PROTIMES.CO – Perubahan arah kebijakan kendaraan listrik di Indonesia mulai terasa setelah pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, yang tidak lagi menempatkan kendaraan listrik sebagai objek bebas pajak, melainkan memasukkannya ke dalam skema Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memicu pergeseran besar dalam perhitungan biaya kepemilikan yang selama ini dikenal lebih hemat.
Jika sebelumnya insentif pajak menjadi salah satu pendorong utama masyarakat beralih ke kendaraan listrik, kini pendekatan tersebut berubah dengan memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran insentif secara selektif, sehingga tidak ada lagi jaminan pembebasan pajak secara otomatis di seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi ini membuat pemilik kendaraan listrik mulai menghadapi realitas baru, di mana biaya tahunan tidak lagi nol rupiah, melainkan mengikuti formula nilai jual kendaraan yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal daerah, yang dalam beberapa simulasi berpotensi mencapai jutaan rupiah per tahun, terutama untuk kendaraan dengan harga tinggi.
Perubahan ini juga membuka ruang ketimpangan antardaerah, karena kebijakan insentif kini sepenuhnya berada di tangan gubernur, sehingga satu wilayah bisa tetap memberikan keringanan pajak, sementara wilayah lain menerapkan tarif penuh, menciptakan dinamika baru dalam pasar kendaraan listrik nasional.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melihat peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kendaraan listrik yang sebelumnya tidak memberikan kontribusi pajak, menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari penyesuaian fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat.
Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan energi bersih, mengingat insentif pajak selama ini menjadi instrumen utama dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, sehingga perubahan ini dinilai akan menjadi ujian terhadap daya tarik kendaraan listrik di mata konsumen dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk kendaraan listrik yang telah lebih dulu terdaftar, pemerintah masih membuka peluang pemberian insentif terbatas, termasuk untuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar minyak ke listrik, meski penerapannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.
Be First to Comment