PROTIMES.CO – Pemerintah mulai menunjukkan langkah keras dalam membenahi sektor penerimaan negara. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan reformasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan terutama pada sektor Bea Cukai dan Pajak menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menkeu mengungkapkan bahwa rotasi dan pencopotan pejabat eselon II telah dilakukan demi memutus praktik menyimpang yang selama ini dinilai menghambat optimalisasi penerimaan negara sekaligus membuka celah korupsi.
Menurut Purbaya, langkah reformasi dilakukan menyeluruh mulai dari pengawasan internal hingga pemanfaatan teknologi berbasis AI di pelabuhan dan titik pemeriksaan barang. Sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan secara internal oleh Kementerian Keuangan disebut mulai mempersempit ruang permainan oknum nakal dalam proses kepabeanan dan perpajakan. Pemerintah juga mengubah pola penanganan pejabat bermasalah. Jika sebelumnya oknum yang terindikasi melakukan praktik janggal kerap dipindahkan ke daerah lain, kini langsung dinonaktifkan atau “dirumahkan” agar tidak menularkan praktik buruk ke lingkungan kerja lain.
Dalam pernyataannya, Purbaya juga menyinggung kondisi internal Bea Cukai dan Pajak yang selama bertahun-tahun dianggap terlalu tertutup dari pengawasan aparat penegak hukum eksternal. Ia menyebut situasi itu membuat sejumlah oknum merasa aman dan sulit tersentuh proses hukum. Karena itu, pemerintah kini membuka ruang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Situasi tersebut diperkuat dengan ultimatum keras Presiden Prabowo. Menurut Menkeu, Presiden memberi waktu satu tahun untuk membenahi sistem di Bea Cukai. Jika gagal, pemerintah mempertimbangkan opsi ekstrem berupa penutupan fungsi pengawasan dan penggantiannya dengan lembaga pemeriksa independen asing seperti SGS sebagaimana pernah diterapkan pada masa lalu. Meski demikian, Purbaya menilai sumber daya manusia Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan tinggi dan masih bisa dibenahi melalui penegakan disiplin serta reformasi tata kelola.
Hasil awal reformasi mulai terlihat dari sejumlah indikator. Pemerintah mengklaim penyelundupan pakaian bekas atau balpres mengalami penurunan signifikan. Penindakan terhadap rokok ilegal juga meningkat tajam dengan jumlah sitaan mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi fiskal, penerimaan pajak disebut sempat tumbuh hingga 30 persen pada awal tahun sebelum stabil di level 16 persen dan ditargetkan mampu bertahan di kisaran 20 persen hingga akhir 2026.
Perbaikan kinerja penerimaan negara juga berdampak pada kondisi APBN. Pemerintah mencatat defisit anggaran bulanan turun dari 0,9 persen pada Maret menjadi 0,6 persen pada April 2026. Menkeu sekaligus membantah berbagai analisis liar yang beredar di media sosial terkait kondisi fiskal Indonesia. Ia menilai banyak perhitungan dilakukan secara serampangan tanpa memahami siklus belanja negara yang berubah setiap periode. Pemerintah menegaskan target defisit tetap dijaga aman di kisaran 1,8 persen hingga akhir tahun setelah evaluasi menyeluruh dilakukan pada Juli mendatang.
Ancaman Penutupan Bea Cukai Jadi Alarm Reformasi
Pernyataan keras Presiden Prabowo terkait ancaman penutupan Bea Cukai dinilai menjadi sinyal paling tegas dalam reformasi birokrasi sektor penerimaan negara. Pemerintah ingin memastikan lembaga strategis tersebut benar-benar bekerja profesional dan bebas dari praktik korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik.
AI Mulai Dipasang untuk Tutup Celah Permainan
Pemanfaatan sistem AI internal di pelabuhan menjadi bagian penting dari reformasi baru Kementerian Keuangan. Teknologi tersebut dipakai untuk membaca pola transaksi mencurigakan, mempercepat pengawasan barang masuk, sekaligus menekan potensi manipulasi yang selama ini rawan terjadi di lapangan.
Be First to Comment