Pajak Kendaraan Listrik Tak Lagi Gratis, Pemilik Mulai Hitung Biaya Baru

PROTIMES.CO – Kebijakan terbaru pemerintah melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 resmi mengakhiri skema bebas pajak untuk kendaraan listrik, membuat mobil dan motor listrik kini masuk sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga pemilik mulai menghitung ulang biaya kepemilikan yang sebelumnya dikenal lebih ringan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Perubahan ini menjadi titik balik dalam kebijakan fiskal kendaraan listrik di Indonesia, di mana sebelumnya pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penuh guna mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan, namun mulai 2026 skema tersebut diubah dengan pendekatan yang lebih fleksibel melalui kewenangan pemerintah daerah.

Dalam aturan terbaru, besaran pajak kendaraan listrik dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan koefisien tertentu, serupa dengan kendaraan konvensional, meski pemerintah tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan insentif berupa pengurangan atau pembebasan sebagian pajak sesuai kebijakan masing-masing gubernur, yang berarti beban pajak bisa berbeda antar wilayah.

Sejumlah simulasi menunjukkan bahwa kendaraan listrik dengan nilai jual tinggi berpotensi dikenakan pajak tahunan hingga jutaan rupiah, kondisi yang memicu perhatian pemilik kendaraan karena berpengaruh langsung terhadap total cost of ownership yang selama ini menjadi keunggulan utama kendaraan listrik di pasar otomotif nasional.

Di sisi lain, pemerintah daerah berpotensi memperoleh tambahan pendapatan asli daerah dari sektor kendaraan listrik yang sebelumnya tidak memberikan kontribusi pajak, sehingga kebijakan ini juga dipandang sebagai langkah penyesuaian fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Meski demikian, perubahan ini memunculkan dinamika baru dalam ekosistem kendaraan listrik nasional, karena insentif pajak selama ini menjadi salah satu faktor pendorong utama minat masyarakat, sehingga implementasi kebijakan ini akan menjadi indikator penting terhadap keberlanjutan target elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Kendaraan listrik yang telah terdaftar sebelum aturan ini berlaku masih berpeluang mendapatkan keringanan sesuai kebijakan daerah, termasuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar minyak ke listrik, yang tetap masuk dalam skema insentif terbatas berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing wilayah.