PROTIMES.CO — LPG kembali menjadi sorotan setelah lonjakan harga dan kelangkaan stok mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, memicu antrean panjang warga dan tekanan ekonomi bagi rumah tangga hingga pelaku UMKM.
Sejak kenaikan harga resmi LPG non-subsidi 12 kg oleh Pertamina pada 18 April 2026, harga di tingkat ritel dilaporkan menembus Rp258.000 per tabung, sementara dampak ikutannya membuat LPG 3 kg subsidi semakin sulit didapat dan dijual hingga Rp30.000 per tabung di sejumlah daerah, jauh di atas harga eceran tertinggi.
Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah seperti Jember, Surabaya, Depok, hingga merembet ke Sumatera dan Sulawesi, dengan ratusan warga terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan gas untuk kebutuhan harian.
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga LPG 3 kg tidak mengalami kenaikan dan stok secara nasional masih dalam kondisi aman, namun fakta di lapangan menunjukkan distribusi yang tidak merata memicu kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat pengecer.
Tekanan terhadap pasokan LPG disebut dipengaruhi faktor global, terutama konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang mendorong kenaikan harga energi dunia, diperparah oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.
Selain itu, gangguan logistik dilaporkan terjadi akibat tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz, yang berdampak langsung pada distribusi dalam negeri. Di sisi lain, persoalan internal turut memperparah kondisi, termasuk dugaan praktik ilegal seperti pengoplosan gas dari tabung subsidi ke non-subsidi serta permainan harga oleh oknum distributor yang memanfaatkan selisih harga besar.
Untuk meredam gejolak, Pertamina Patra Niaga menggelar operasi pasar di sejumlah titik seperti di Jember, menyediakan LPG 3 kg dengan harga Rp16.000 sesuai ketentuan, namun upaya ini dinilai belum merata.
Aparat penegak hukum melalui Bareskrim Polri juga mengungkap 223 kasus penyalahgunaan bahan bakar dan gas subsidi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp243 miliar, menandakan adanya masalah serius dalam pengawasan distribusi.
Pakar ekonomi menilai situasi ini menjadi kombinasi tekanan global dan lemahnya pengendalian domestik yang akhirnya membebani masyarakat bawah, khususnya kelompok yang sangat bergantung pada LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, krisis ini berpotensi memperbesar tekanan inflasi dan memperlemah daya beli masyarakat dalam jangka pendek.
Be First to Comment