PROTIMES.CO – Masalah akses permodalan menjadi perhatian utama dalam pengembangan usaha pariwisata. Dalam Forum Komunikasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), sejumlah pemangku kepentingan menyoroti pentingnya sistem keuangan inklusif dan dukungan pemerintah dalam menembus hambatan pembiayaan usaha.
Asisten Deputi Kemenpar, Hanifah Makarim, menjelaskan forum ini menjadi wadah berbagi informasi kebijakan.
“Kami ingin para pelaku usaha mendapatkan informasi lengkap soal kebijakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan usaha,” kata Hanifah.
Dalam forum yang digelar secara hybrid ini, Kepala Divisi Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Arinegwang Gusta Galung Raharjo, menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam mempercepat akses keuangan pelaku usaha pariwisata.
“OJK telah membentuk TPAKD di 552 provinsi/kabupaten/kota. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong akses pembiayaan UMKM, khususnya di sektor pariwisata,” jelasnya.
Deputi Kemenpar Rizki Handayani menambahkan, pengeluaran tertinggi wisatawan mancanegara masih berada di sektor akomodasi, kuliner, dan hiburan. Meskipun begitu, sektor wellness seperti spa dan kosmetik memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.
Sementara itu, CEO PT. Infia Media Pratama, Noviar Rahman, menekankan pentingnya memperkuat nilai produk melalui hak kekayaan intelektual.
“Dengan IP, produk bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk, meningkatkan nilai jual,” ujarnya.
Pelaku UMKM pariwisata juga diharapkan memanfaatkan program pemerintah seperti WISH, Food Start Up Indonesia, dan WIG agar lebih siap dalam mengakses pembiayaan.
Forum ini menjadi langkah konkret Kemenpar dalam menyatukan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment