PROTIMES.CO – Pemerintah mempercepat langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026), untuk membahas sektor energi dan hilirisasi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memerintahkan percepatan pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari strategi menjaga pasokan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Fokus Peralihan LPG ke CNG dan Pendataan Tambang
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG). Langkah tersebut menjadi bagian dari diversifikasi energi nasional agar ketergantungan terhadap satu sumber energi dapat dikurangi.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan, kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil.
Selain program LPG ke CNG, pemerintah juga memprioritaskan pendataan sektor pertambangan guna memperkuat tata kelola sumber daya mineral. Evaluasi kesiapan pasokan energi nasional juga menjadi perhatian, baik dari sisi pasokan listrik yang dikelola PLN, maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
“Sekarang fokus kita adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan BBM kita,” kata Bahlil.
Harga BBM dan LPG Subsidi Dipastikan Tidak Naik
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi maupun LPG subsidi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.
Menurutnya, pemerintah masih menggodok berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga kemampuan konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, harga BBM subsidi tetap dipertahankan, sedangkan produk non-subsidi disesuaikan mengikuti perkembangan harga pasar.
Bahlil juga membantah adanya isu kelangkaan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Ia menegaskan pasokan batu bara dalam kondisi aman dengan penugasan yang telah mencapai 170 juta ton. Adapun gangguan yang terjadi di beberapa wilayah lebih disebabkan oleh masalah teknis pada mesin pembangkit yang saat ini sedang ditangani bersama PLN.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan menyelesaikannya dalam waktu secepatnya,” tegasnya.
Melalui penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional menuju kemandirian energi jangka panjang.
Be First to Comment