PROTIMES.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan anak tidak sekolah (ATS).
Hal itu disampaikannya saat mewakili Indonesia dalam ASEAN Ministers of Education Roundtable yang digelar di Malaysia, Kamis (19/6/2025).
“Di wilayah ASEAN, kondisi ini merupakan titik balik untuk merefleksikan solusi mendalam berbasis data dan menempuh langkah nyata,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menyebut ASEAN perlu menjadikan persoalan ATS sebagai isu regional yang ditangani secara terpadu.
Menurutnya, upaya nasional tidak cukup tanpa sinergi lintas negara dan sektor. Ia menilai Rencana Strategis Pasca-2025 ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) harus menjadi kerangka kerja utama untuk mendorong perlindungan sosial dan inklusi pendidikan di kawasan.
Abdul Mu’ti memaparkan langkah-langkah Indonesia dalam mengatasi ATS, termasuk penerapan wajib belajar 13 tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Ia juga menjelaskan integrasi data pendidikan dengan sistem sosial ekonomi nasional untuk menargetkan intervensi bantuan, seperti Program Indonesia Pintar yang pada 2024 menjangkau lebih dari 18,8 juta siswa.
“Pendidikan harus menjangkau semua anak, termasuk mereka yang terdampak kerentanan sosial seperti pernikahan dini dan pekerja anak,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia juga memperluas layanan melalui pusat pembelajaran masyarakat dan program kewirausahaan.
Aplikasi Rumah Pendidikan juga menjadi solusi digital baru yang dapat diakses secara daring dan luring, memperluas jangkauan pembelajaran.
Semua upaya ini, sebut Mu’ti, mendukung visi ASEAN 2045 sebagai komunitas inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan semua warga.
“Memastikan tidak ada anak yang tertinggal adalah kewajiban moral kita bersama,” pungkasnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment