🕌✨ SAFARI ZIARAH HAUL SOLO 1448 H ✨🕌
Mari bersama menapaki jejak para ulama dan habaib, menghadiri Haul Akbar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115, serta mempererat cinta kepada Rasulullah ﷺ dan para pewarisnya.
📅 2 – 4 Oktober 2026
✨ Bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi perjalanan hati untuk menambah ilmu, adab, mahabbah, dan keberkahan.
⚠️ Kuota terbatas. Segera amankan kursi Anda sebelum penuh.
📲 Informasi & Pendaftaran:
0851-8687-1235
“Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Komisi II DPR Dukung Kemendagri Cabut Status Ormas yang Terlibat Premanisme
Indrajaya mengatakan preman yang berkedok ormas jelas bukanlah ormas. Sebab, keberadaan mereka tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam UU.
DPR RI Harap India dan Pakistan Menahan Diri, Konflik Bisa Berdampak Fatal
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinannya dan berharap pemerintah India dan Pakistan dapat menahan diri demi meredakan tensi konflik.
Kemenpar Gandeng Kemenkop Perkuat Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui MoU tentang pengembangan dan penguatan koperasi dalam mendukung optimalisasi sektor pariwisata di Desa Widosari.
Komnas HAM Diminta Gunakan UU HAM untuk Tindaklanjuti Kasus OCI
Setelah dua dekade lebih berlalu, kasus dugaan eksploitasi anak dalam OCI berpeluang diselidiki kembali. Komnas HAM didesak untuk menggunakan mandatnya.
Kasus OCI Diusulkan Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tindakan eksploitasi terhadap anak-anak yang terjadi dalam operasi OCI sejak era 1970-an patut dipertimbangkan sebagai Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Minim Arsip dan Bukti, Upaya Hukum atas Kasus OCI Tersendat
Situasi ini membuat kasus OCI menjadi contoh nyata betapa lemahnya sistem dokumentasi dan pengawasan hukum di masa lalu, khususnya dalam perlindungan anak.
Kasus OCI Semakin Kompleks, Wacana Pembentukan TGPF Menguat
TGPF juga diperlukan karena status hukum OCI yang tidak jelas. Selama beroperasi, OCI tidak berbadan hukum, menyulitkan proses penetapan tanggung jawab formal.
Kaitan OCI dan Taman Safari Jadi Sorotan, Bukti Lapangan Perkuat Dugaan
Dalam laporan terbaru Kementerian HAM, disebutkan bahwa pendiri OCI, yakni HM dan keluarganya, juga tercatat sebagai pendiri dan pemilik TSI.
DPR: Preman Berkedok Ormas Harus Dipidana dan Dibubarkan
Ali Ahmad mengatakan, Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang sukses mengelola ormas, seperti Singapura yang memiliki peraturan yang jelas dan ketat.
Isu Pembubaran DKPP, Mantan Pejabat DKPP Ngadu ke MK
Melalui kuasa hukum, mereka menggugat Pasal 162 dan Pasal 163 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemilu yang mengatur tentang keberadaan Sekretariat DKPP.
Opini
Kebijakan Barak Militer Jadi Bukti Kemendikdasmen Gagal Didik Anak Bangsa
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
Desa Wisata Harus Jadi Episentrum Ekonomi Baru, Buka Lapangan Kerja
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa desa wisata harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Kementerian PU Perkuat Program Padat Karya 2025, Serap 138.000 Tenaga Kerja
Padat karya ditargetkan menyerap sekitar 138.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil.
Wamenkop Jadi Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih
Wamenkop Ferry ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2025.
Siswa Keracunan MBG Bertambah, DPR Desak Tingkatkan Kewaspadaan
Nihayatul Wafiroh mengimbau seluruh SPPG sebagai pengelola makanan MBG untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penerapan standar kebersihan yang ketat.
Ketiadaan Legalitas OCI Perumit Penegakan Hukum
Dalam laporan Kementerian HAM tertanggal Mei 2025, disebutkan bahwa OCI baru berbadan hukum pada tahun 2010 dengan nama Safari Jaya Karya.
Perbedaan Keterangan OCI dan Korban Perlu Audit Independen
Audit independen dalam pengusutan kasus OCI ini akan sangat penting untuk mengurai kebenaran di balik peristiwa yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Mantan Pemain Sirkus OCI Masih Menanti Reunifikasi dengan Keluarga
Kementerian HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa mayoritas mantan pemain sirkus OCI tidak memiliki informasi tentang asal-usul keluarga mereka.
Kebuntuan Hukum Hambat Pengungkapan Kasus OCI
Kementerian HAM menyebut minimnya arsip administratif dan tidak jelasnya status badan hukum OCI menyulitkan upaya penetapan subjek hukum yang bertanggung jawab.
Kasus OCI dan Jejak Pertautan dengan Taman Safari Indonesia
Laporan Kementerian HAM menyebutkan bahwa pendiri OCI dan TSI adalah orang yang sama. Pemain OCI juga disebut pernah tampil di panggung pertunjukan TSI.
