🕌✨ SAFARI ZIARAH HAUL SOLO 1448 H ✨🕌
Mari bersama menapaki jejak para ulama dan habaib, menghadiri Haul Akbar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115, serta mempererat cinta kepada Rasulullah ﷺ dan para pewarisnya.
📅 2 – 4 Oktober 2026
✨ Bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi perjalanan hati untuk menambah ilmu, adab, mahabbah, dan keberkahan.
⚠️ Kuota terbatas. Segera amankan kursi Anda sebelum penuh.
📲 Informasi & Pendaftaran:
0851-8687-1235
“Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kebijakan Barak Militer Jadi Bukti Kemendikdasmen Gagal Didik Anak Bangsa
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
Desa Wisata Harus Jadi Episentrum Ekonomi Baru, Buka Lapangan Kerja
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa desa wisata harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Kementerian PU Perkuat Program Padat Karya 2025, Serap 138.000 Tenaga Kerja
Padat karya ditargetkan menyerap sekitar 138.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil.
Wamenkop Jadi Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih
Wamenkop Ferry ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2025.
Siswa Keracunan MBG Bertambah, DPR Desak Tingkatkan Kewaspadaan
Nihayatul Wafiroh mengimbau seluruh SPPG sebagai pengelola makanan MBG untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penerapan standar kebersihan yang ketat.
Ketiadaan Legalitas OCI Perumit Penegakan Hukum
Dalam laporan Kementerian HAM tertanggal Mei 2025, disebutkan bahwa OCI baru berbadan hukum pada tahun 2010 dengan nama Safari Jaya Karya.
Perbedaan Keterangan OCI dan Korban Perlu Audit Independen
Audit independen dalam pengusutan kasus OCI ini akan sangat penting untuk mengurai kebenaran di balik peristiwa yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Mantan Pemain Sirkus OCI Masih Menanti Reunifikasi dengan Keluarga
Kementerian HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa mayoritas mantan pemain sirkus OCI tidak memiliki informasi tentang asal-usul keluarga mereka.
Kebuntuan Hukum Hambat Pengungkapan Kasus OCI
Kementerian HAM menyebut minimnya arsip administratif dan tidak jelasnya status badan hukum OCI menyulitkan upaya penetapan subjek hukum yang bertanggung jawab.
Kasus OCI dan Jejak Pertautan dengan Taman Safari Indonesia
Laporan Kementerian HAM menyebutkan bahwa pendiri OCI dan TSI adalah orang yang sama. Pemain OCI juga disebut pernah tampil di panggung pertunjukan TSI.
Opini
Dukung E-Voting untuk Pemilu 2029, Komisi II: Bisa Pangkas Biaya
Menurut Edo, e-voting menjadi mekanisme pemilu yang lebih aman, efektif, dan adaptif di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini.
DPR Minta Kementerian PPPA Awasi Kebijakan Dedi Mulyadi
Andi Muawiyah menyatakan pola pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik yang dijalankan Dedi Mulyadi.
Pola Militeristik Dedi Mulyadi Tak Cocok untuk Siswa, Ini Saran DPR
Menurut Andi, kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer TNI terkesan baik, namun mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.
Mardani: BKSAP Janji Bantu Anak Muda Kerja di Jepang
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa DPR RI siap menjadi jembatan strategis agar peluang kerja anak muda ke Jepang bisa dimanfaatkan maksimal.
Wacana Panja Jalan Tol, Guna Pastikan Standar Keselamatan Masyarakat Terpenuhi
Andi Iwan menekankan pentingnya memenuhi standar pelayanan jalan tol. Salah satunya guna memastikan keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan tol.
Truk ODOL Dicap Biang Kerok Kecelakaan, Pemerintah Ambil Langkah Tegas
Menurut data, truk ODOL menyumbang persentase signifikan dalam kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerusakan berat pada jalan tol dan jalan nasional.
Menko AHY Dorong Perpres Penguatan Logistik Nasional, Termasuk Penertiban Truk ODOL
Kehadiran Peraturan Presiden akan memperkuat penegakan hukum terhadap ODOL yang selama ini terhambat oleh lemahnya regulasi dan koordinasi antarinstansi.
Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Truk ODOL pada 2026
Menko AHY menegaskan, penertiban kendaraan ODOL kini menjadi prioritas nasional karena dampaknya yang luas terhadap keselamatan publik dan infrastruktur.
Target Zero ODOL 2026, AHY Tegaskan Pentingnya Keseimbangan Ekonomi dan Keselamatan
AHY menyebut perlunya koordinasi intensif dengan pelaku usaha, pemda, dan kementerian terkait agar implementasi Zero ODOL tidak menimbulkan guncangan ekonomi.
Menko AHY: Kendaraan ODOL Rugikan Negara Rp42 Triliun per Tahun
Selain dampak kecelakaan, kendaraan ODOL juga merusak infrastruktur vital. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana besar untuk perawatan dan perbaikan jalan.
