🕌✨ SAFARI ZIARAH HAUL SOLO 1448 H ✨🕌
Mari bersama menapaki jejak para ulama dan habaib, menghadiri Haul Akbar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115, serta mempererat cinta kepada Rasulullah ﷺ dan para pewarisnya.
📅 2 – 4 Oktober 2026
✨ Bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi perjalanan hati untuk menambah ilmu, adab, mahabbah, dan keberkahan.
⚠️ Kuota terbatas. Segera amankan kursi Anda sebelum penuh.
📲 Informasi & Pendaftaran:
0851-8687-1235
“Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kerap Picu Laka, DPR Desak Pemerintah Terapkan Kebijakan Zero ODOL
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Fauzi menilai keberadaan truk ODOL di jalan raya semakin meresahkan dan menjadi penyebab utama berbagai kecelakaan lalu lintas.
Kasus OCI Masuki Babak Baru, Berpeluang Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat
Kasus eksploitasi anak dalam OCI kembali menjadi sorotan menyusul usulan agar kasus ini dikaji sebagai bentuk Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Keterbatasan Proses Hukum Dorong Kajian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Komnas HAM dinilai sebagai kunci dalam membuka penyelidikan. Dengan mandat dari UU, Komnas HAM dapat memulai investigasi awal meski belum menuntut pengadilan.
Desakan Uji Fakta Kembali Menguat dalam Kasus Eksploitasi Anak OCI
Sejumlah bentuk kekerasan seperti eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, serta pembatasan kebebasan personal disebut telah terjadi dalam pengelolaan OCI.
UU HAM Beri Komnas HAM Wewenang Kaji Kasus OCI Lebih Dalam
Dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM kini memiliki landasan hukum lebih kuat dibanding saat pertama kali menangani kasus OCI.
Komnas HAM Didorong Gunakan Mandat Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus OCI
Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki mandat jelas untuk memulai penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang diduga terjadi secara sistematis atau meluas.
Presiden Prabowo Panggil Menteri Rosan, Bahas Evaluasi dan Asesmen BUMN
Rosan menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo menekankan pada evaluasi dan asesmen terhadap BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara.
Menlu RI dan Dubes Inggris Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
Dubes Inggris Dominic Jermey juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas industri maritim Indonesia.
Presiden Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam keterangan persnya, menyampaikan bahwa saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif.
Menlu Sugiono Terima Kunjungan Perpisahan Dubes Maroko
Menlu Sugiono menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi Dubes Maroko Ouadia selama menjalankan tugasnya di Indonesia sejak Januari 2017.
Opini
Komisi II DPR Dukung Kemendagri Cabut Status Ormas yang Terlibat Premanisme
Indrajaya mengatakan preman yang berkedok ormas jelas bukanlah ormas. Sebab, keberadaan mereka tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam UU.
DPR RI Harap India dan Pakistan Menahan Diri, Konflik Bisa Berdampak Fatal
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinannya dan berharap pemerintah India dan Pakistan dapat menahan diri demi meredakan tensi konflik.
Kemenpar Gandeng Kemenkop Perkuat Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui MoU tentang pengembangan dan penguatan koperasi dalam mendukung optimalisasi sektor pariwisata di Desa Widosari.
Komnas HAM Diminta Gunakan UU HAM untuk Tindaklanjuti Kasus OCI
Setelah dua dekade lebih berlalu, kasus dugaan eksploitasi anak dalam OCI berpeluang diselidiki kembali. Komnas HAM didesak untuk menggunakan mandatnya.
Kasus OCI Diusulkan Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tindakan eksploitasi terhadap anak-anak yang terjadi dalam operasi OCI sejak era 1970-an patut dipertimbangkan sebagai Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Minim Arsip dan Bukti, Upaya Hukum atas Kasus OCI Tersendat
Situasi ini membuat kasus OCI menjadi contoh nyata betapa lemahnya sistem dokumentasi dan pengawasan hukum di masa lalu, khususnya dalam perlindungan anak.
Kasus OCI Semakin Kompleks, Wacana Pembentukan TGPF Menguat
TGPF juga diperlukan karena status hukum OCI yang tidak jelas. Selama beroperasi, OCI tidak berbadan hukum, menyulitkan proses penetapan tanggung jawab formal.
Kaitan OCI dan Taman Safari Jadi Sorotan, Bukti Lapangan Perkuat Dugaan
Dalam laporan terbaru Kementerian HAM, disebutkan bahwa pendiri OCI, yakni HM dan keluarganya, juga tercatat sebagai pendiri dan pemilik TSI.
DPR: Preman Berkedok Ormas Harus Dipidana dan Dibubarkan
Ali Ahmad mengatakan, Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang sukses mengelola ormas, seperti Singapura yang memiliki peraturan yang jelas dan ketat.
Isu Pembubaran DKPP, Mantan Pejabat DKPP Ngadu ke MK
Melalui kuasa hukum, mereka menggugat Pasal 162 dan Pasal 163 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemilu yang mengatur tentang keberadaan Sekretariat DKPP.
