Wamenkop: Musdesus Di 6.500 Gampong Aceh Ditargetkan Selesai Akhir Mei 2025
Kemenkop mengapresiasi Provinsi Aceh yang telah melakukan percepatan Musyawarah Desa Khusus seluruh Aceh yang akan selesai pada akhir bulan Mei 2025.
Sultan B Najamudin Dorong Penyusunan UU Perubahan Iklim
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai Undang-Undang Perubahan Iklim dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
DPD RI Dukung Program Ketahanan Pangan, MBG, dan Kopdes Merah Putih
Para senator diminta untuk mengawal dan melakukan langkah konkret atas program-program pemerintah seperti ketahanan pangan, MBG, dan Kopdes/Kel Merah Putih.
Surplus Perdagangan dengan AS Meningkat, Ekspor Nonmigas Jadi Penopang Utama
Mendag Busan menyebut ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat menjadi penopang dari meningkatnya surplus perdangan dengan negara itu selama kuartal I 2025.
Industri Baja Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi RI di Tengah Tekanan Global
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya sektor industri pengolahan, khususnya industri baja, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
DPR Apresiasi Tindakan Tegas Pemerintah terhadap Impor Ilegal
Tindakan tegas Kementerian Perdagangan dalam mengawasi peredaran produk impor ilegal mendapat dukungan dari DPR RI, yang disampaikan oleh Darmadi Durianto.
Kemendag Warning Pelaku Usaha: Patuh Regulasi Impor atau Disanksi
Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengimbau agar pelaku usaha menaati aturan impor, termasuk sertifikasi, labelisasi, dan dokumen asal barang.
Diversifikasi Pasar Ekspor Jadi Strategi Kunci Indonesia Hadapi Tarif AS
Wamendag menyatakan bahwa pemerintah tengah menuntaskan berbagai perjanjian perdagangan bebas demi membuka pasar baru dan memperkuat posisi ekspor nasional.
Ganggu Investasi Nasional, Pemerintah Didesak Tindak Tegas Premanisme
Sultan mengatakan aksi premanisme menjadi sorotan karena melakukan aksi-aksi yang mengganggu dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian bagi investor.
Menaker Larang Adanya Penahanan Ijazah, DPR: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak
Zainul mengatakan, pelarangan penahanan ijazah merupakan langkah progresif dalam melindungi hak dasar pekerja dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Opini
DPD RI Dukung Program Ketahanan Pangan, MBG, dan Kopdes Merah Putih
Para senator diminta untuk mengawal dan melakukan langkah konkret atas program-program pemerintah seperti ketahanan pangan, MBG, dan Kopdes/Kel Merah Putih.
Surplus Perdagangan dengan AS Meningkat, Ekspor Nonmigas Jadi Penopang Utama
Mendag Busan menyebut ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat menjadi penopang dari meningkatnya surplus perdangan dengan negara itu selama kuartal I 2025.
Industri Baja Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi RI di Tengah Tekanan Global
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya sektor industri pengolahan, khususnya industri baja, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
DPR Apresiasi Tindakan Tegas Pemerintah terhadap Impor Ilegal
Tindakan tegas Kementerian Perdagangan dalam mengawasi peredaran produk impor ilegal mendapat dukungan dari DPR RI, yang disampaikan oleh Darmadi Durianto.
Kemendag Warning Pelaku Usaha: Patuh Regulasi Impor atau Disanksi
Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengimbau agar pelaku usaha menaati aturan impor, termasuk sertifikasi, labelisasi, dan dokumen asal barang.
Diversifikasi Pasar Ekspor Jadi Strategi Kunci Indonesia Hadapi Tarif AS
Wamendag menyatakan bahwa pemerintah tengah menuntaskan berbagai perjanjian perdagangan bebas demi membuka pasar baru dan memperkuat posisi ekspor nasional.
Ganggu Investasi Nasional, Pemerintah Didesak Tindak Tegas Premanisme
Sultan mengatakan aksi premanisme menjadi sorotan karena melakukan aksi-aksi yang mengganggu dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian bagi investor.
Menaker Larang Adanya Penahanan Ijazah, DPR: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak
Zainul mengatakan, pelarangan penahanan ijazah merupakan langkah progresif dalam melindungi hak dasar pekerja dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Komut PT Sritex Jadi Tersangka, DPR: Kejagung Harus Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Ditemukan fakta bahwa pemberian kredit PT pada Sritex dilakukan secara melawan hukum, tanpa analisis yang memadai, dan tidak menaati prosedur serta persyaratan.
DPR Desak Kemenkes Lakukan Investigasi soal Dugaan Malpraktik di RS
Neng Eem mendesak Kemenkes menginvestigasi dugaan malpraktik atau kelalaian medis sejumlah fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit di sejumlah daerah.
