PROTIMES.CO – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat selama data lahan yang diajukan tersedia dan status hukumnya jelas.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertifikasi untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Nusron menekankan bahwa program Sekolah Rakyat adalah salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang harus dieksekusi dengan cepat dan tepat.
Ia mengingatkan pentingnya menghindari penggunaan lahan yang termasuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia juga menyoroti pentingnya status hukum lahan agar tidak terjadi tumpang tindih aset antarinstansi. “Apakah itu HGB, HPL atau bentuk lain, harus jelas,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa lahan untuk program ini berasal dari usulan pemerintah daerah, namun sebagian besar masih belum memiliki sertifikat. Ia berharap proses sertifikasi dapat segera dipercepat.
“Pak Presiden menargetkan bahwa, jika tanahnya clean and clear, pembangunan akan dimulai pada bulan Juli ini,” ujarnya.
Ia pun menyerahkan laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Menteri ATR/BPN.
Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di 200 titik yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, khusus untuk masyarakat kurang mampu.
Program ini diharapkan menjadi jalan bagi peningkatan akses pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri pejabat eselon satu Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekjen, para Dirjen, dan tenaga ahli yang mendampingi Menteri Nusron.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
