PROTIMES.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal melalui sejumlah kebijakan strategis, termasuk pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta langkah tegas memberantas praktik korupsi dan penguasaan lahan ilegal oleh pihak tertentu.
Dalam pidatonya di hadapan ribuan massa buruh pada Jumat (1/5/2026), Prabowo menyebut negara tidak boleh kalah oleh praktik “elit pencuri uang rakyat” yang selama ini merugikan masyarakat luas, sekaligus menegaskan bahwa kekayaan negara harus kembali dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah, kata dia, telah mengambil langkah konkret melalui penerbitan sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres), termasuk pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh yang tertuang dalam Keppres Nomor 10 Tahun 2026.
Pengesahan UU PPRT hingga Marsinah Jadi Pahlawan
Dalam momentum tersebut, Prabowo juga mengumumkan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang disebut sebagai tonggak sejarah setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan. Selain itu, pemerintah menetapkan aktivis buruh Marsinah sebagai Pahlawan Nasional serta merencanakan pembangunan Museum Perjuangan Buruh Marsinah di Nganjuk.
Ia menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk sektor domestik yang selama ini kerap luput dari perhatian kebijakan formal.
Target Rumah Buruh hingga Reformasi Ojol
Salah satu program unggulan yang disorot adalah pembangunan satu juta rumah per tahun di kawasan industri yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti sekolah, daycare, rumah sakit, dan transportasi publik. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah mengklaim telah mengambil alih hampir 5 juta hektar lahan ilegal dan menargetkan hingga 8 juta hektar pada akhir 2026 untuk dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan bagi rakyat.
Dalam sektor ekonomi rakyat, Prabowo menginstruksikan perbankan negara menyalurkan kredit berbunga rendah maksimal 5 persen per tahun guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik pinjaman informal berbunga tinggi.
Perhatian juga diberikan kepada nelayan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026 terkait ratifikasi Konvensi ILO 188, serta target pembangunan 1.500 kampung nelayan per tahun.
Sementara untuk pekerja transportasi daring, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pembagian pendapatan aplikator maksimal di bawah 10 persen, sehingga mayoritas penghasilan, minimal 92 persen, diterima pengemudi, disertai jaminan sosial BPJS.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR sebelum akhir 2026 agar lebih berpihak pada kepentingan pekerja.
Tak hanya itu, alokasi perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun juga disiapkan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi petani lokal.
Pidato tersebut menjadi sorotan karena memuat kombinasi janji kebijakan sosial, langkah struktural ekonomi, serta penegasan sikap politik terhadap praktik korupsi dan ketimpangan distribusi sumber daya.
Be First to Comment