PROTIMES.CO — Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) usai serah terima jabatan (sertijab) pada akhir April 2026, dengan membawa mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan sampah nasional dalam waktu 2–3 tahun ke depan. Dalam pernyataannya, Jumhur menegaskan bahwa isu lingkungan bukan lagi sekadar wacana, melainkan tantangan nyata yang sudah mendesak dan harus ditangani secara sistematis serta terukur.
Momentum sertijab ini menjadi titik awal perubahan arah kebijakan lingkungan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman serius seperti mikroplastik di perairan serta sistem pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal di berbagai daerah. Jumhur menyebut bahwa pendekatan yang akan diambil tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan seluruh investasi terhadap aturan lingkungan hidup.
Target Nasional Sampah Dikebut 2–3 Tahun
Dalam agenda awalnya, Jumhur bahkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi Presiden Prabowo meninjau pengelolaan sampah di Banyumas, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan persoalan sampah ditangani dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang konkret.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menetapkan target ambisius agar persoalan sampah nasional dapat dituntaskan dalam kurun waktu maksimal 3 tahun.
“Ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.
Kebijakan ini akan melibatkan penguatan sistem pengelolaan berbasis daerah, optimalisasi teknologi pengolahan sampah, serta peningkatan kesadaran publik akan pentingnya menjaga lingkungan.
Regulasi Lingkungan Akan Dievaluasi
Di sisi lain, Jumhur juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kelestarian lingkungan. Ia menyebut bahwa beberapa kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan investasi, perlu ditinjau ulang agar tidak terlalu berorientasi pada kepentingan kapital semata.
Menurutnya, arah kebijakan ke depan harus kembali pada nilai-nilai Pancasila dengan menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Semua investasi, kata dia, wajib tunduk pada prinsip compliance tanpa kompromi.
Dalam pernyataannya, Jumhur juga mengungkapkan bahwa pemikiran terkait etika lingkungan banyak dipengaruhi oleh refleksi intelektual, termasuk dari Rocky Gerung, yang disebutnya memberi perspektif kritis tentang hubungan antara manusia dan alam.
Lebih jauh, ia juga mengenang perjalanan hidupnya sebagai aktivis di era 1990-an hingga awal 2000-an yang sempat membuatnya dua kali dipenjara. Pengalaman tersebut menjadi fondasi yang kuat dalam memperjuangkan keadilan, termasuk dalam isu lingkungan hidup saat ini.
Dengan mandat besar yang diemban, publik kini menaruh harapan tinggi agar kepemimpinan Jumhur mampu membawa perubahan nyata dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia—bukan hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga pada implementasi di lapangan.
Be First to Comment