Diketahui enam pulau kecil di Raja Ampat masing-masing dikuasai oleh lima perusahaan. Empat di antaranya telah memulai operasi penambangan nikel.
Posts published in “Papua Barat Daya”
Polri Pastikan Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat Terus Berjalan
Komnas HAM Waspadai Konflik Sosial Akibat Tambang Nikel di Raja Ampat
Komnas HAM Soroti Dugaan Pelanggaran Lingkungan dalam Tambang Nikel di Raja Ampat
6 Pulau di Raja Ampat Jadi Lokasi Tambang, Komnas HAM Ingatkan Aturan Hukum Laut
Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, DPR: Pengawasan Harus Diperketat
Muhammad Haris menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan investasi yang merusak.
DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Daniel Johan menegaskan bahwa pemberian izin tambang di kawasan seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius dan harus dipertanggungjawabkan.
Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, PKS: Wujud Keberpihakan pada Masa Depan Ekologi Bangsa
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Raja Ampat bukan sekadar kekayaan alam milik Indonesia, tetapi juga merupakan aset ekologis global yang melegenda.
DPR Apresiasi Prabowo Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Para Menteri Berbeda Paham soal Tambang Nikel, DPD Minta Presiden Ambil Alih
Anggota DPD RI Agustinus R. Kambuaya menyoroti silang pendapat pembantu Presiden Prabowo Subianto soal polemik tambang nikel Raja Ampat.
Lindungi Kawasan Budaya Geopark, Hetifah Sambut Baik Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat
Pencabutan izin ini merupakan respons atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark UNESCO.
Papua Barat dan Papua Barat Daya Antusias Sambut Kopdes Merah Putih, Yandri: Tingkatkan Kesejahteraan
Mendes mengaku sangat optimistis pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini dapat segera terealisasi.