PROTIMES.CO – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pati. Massa melakukan aksi simbolik dengan membakar ban bekas, membakar keranda, serta melempar telur busuk ke arah gedung kejaksaan sebagai bentuk protes.
Dalam aksinya, para demonstran mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Hari Dibowo, mengundurkan diri. Mereka menilai penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan seorang kepala desa belum berjalan secara transparan dan meminta aparat penegak hukum menuntaskan proses hukum tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus Febri Adriansyah. Tim penyidik telah memeriksa tujuh saksi yang terdiri atas unsur swasta dan penyidik kepolisian guna memperkuat pembuktian perkara.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan aliran dana mencapai Rp543 miliar serta kepemilikan aset berupa emas seberat 74 kilogram. Sementara itu, kuasa hukum tersangka menyatakan pihaknya akan fokus menghadapi proses hukum berdasarkan substansi perkara.
Perkembangan lain yang turut menjadi perhatian adalah penyelidikan Polda Metro Jaya atas kematian tidak wajar Sutrimo, orang yang disebut dekat dengan tersangka. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami penyebab kematian melalui serangkaian pemeriksaan forensik.
OTT KPK, Program MBG Digital, dan Beasiswa Perindo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama sejumlah pihak lainnya. Total lebih dari 20 orang diamankan dari beberapa lokasi di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pemerintah daerah dan dugaan jual beli jabatan. Sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk istri Bupati Pemalang. Penyidik juga melakukan penyegelan terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari proses penyidikan.
Di bidang kebijakan publik, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform tersebut dirancang agar masyarakat, khususnya orang tua siswa, dapat memantau menu harian, kandungan gizi makanan, hingga lokasi dapur penyedia secara lebih transparan.
Pemerintah menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan baru BGN, program MBG tetap menjadi salah satu prioritas nasional. Sejumlah menteri juga menilai program tersebut penting untuk menekan angka kekurangan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan dinamika penegakan hukum dan kebijakan pemerintah yang terus menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pemberantasan korupsi hingga penguatan program kesejahteraan dan pendidikan.
Be First to Comment