PROTIMES.CO – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melakukan langkah besar dalam pembenahan internal lembaga dengan memberhentikan ratusan pegawai non-ASN serta menutup ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai standar keamanan pangan serta akuntabilitas.
Sudaryono menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin maupun praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Sebanyak 261 pegawai non-ASN resmi diberhentikan, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Langkah itu diambil setelah ditemukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan dugaan tindakan yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Tak hanya itu, BGN juga menemukan 9 pegawai berstatus ASN dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran berat. Seluruhnya kini tengah menjalani proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, 39 pegawai lainnya menerima sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi jabatan, hingga teguran administratif sebagai bentuk pembinaan organisasi.
883 Dapur MBG Ditutup, Distribusi Makanan Tetap Berjalan
Dalam evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, BGN juga memutuskan menghentikan operasional 883 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
Alasan penghentian meliputi berbagai temuan seperti rendahnya standar higiene dan sanitasi, tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai, hingga kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan.
Rinciannya meliputi:
- Wilayah Sumatera: 98 dapur
- Wilayah Jawa dan Madura: 311 dapur
- Wilayah lainnya: 424 dapur
Meski demikian, Sudaryono memastikan penghentian operasional dapur tidak akan mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Sekolah-sekolah yang sebelumnya dilayani oleh dapur yang disuspensi akan dialihkan ke dapur aktif terdekat sehingga program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa terputus.
Orang Tua Bisa Pantau Menu Anak Secara Digital
Selain pembenahan internal, BGN juga tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan orang tua memantau langsung pelaksanaan program MBG.
Melalui sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa, orang tua nantinya dapat mengakses berbagai informasi, antara lain:
- Menu makanan harian.
- Kandungan gizi.
- Lokasi dapur penyedia makanan.
- Identitas kepala SPPG yang bertanggung jawab.
Langkah tersebut diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap kualitas layanan program nasional tersebut.
Di sisi lain, BGN juga menyusun skema penyelesaian bagi para mitra dan investor yang telah membangun dapur MBG agar tidak mengalami kerugian besar akibat proses evaluasi. Namun, Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memberikan janji keuntungan yang tidak realistis sebagaimana pernah berkembang sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, BGN turut menerbitkan sejumlah aturan baru, di antaranya larangan penggunaan bahan pangan bersubsidi seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, dan beras SPHP dalam operasional dapur MBG.
Selain itu, setiap kepala dapur diwajibkan membeli bahan baku pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP), termasuk komoditas seperti telur, guna menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi peternak dan petani lokal.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi menyeluruh Badan Gizi Nasional untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih profesional, transparan, aman, dan berkelanjutan.
Be First to Comment