PROTIMES.CO – Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah merespons wacana mengenai empat hari kerja sepekan yang merupakan ide dari pengamat perkotaan yang juga anggota Tim Transisi Pramono-Rano Nirwono Joga.
Menurutnya, kebijakan empat hari kerja bisa berdampak pada sektor swasta, yakni terjadinya PHK karena industri yang merugi.
“Kalau swasta sulit, tergantung kepada kesiapan pelaku usaha, (bisa) rugi dia. Coba ditanyakan ke APINDO dan KADIN (terkait kebersediaan mereka untuk menerapkan empat hari kerja). Kalau mereka tidak siap maka dampaknya bisa ke ekonomi kita, (bisa terjadi) PHK lagi,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Kamis (23/01/2025).
Trubus melanjutkan, implementasi sistem empat hari kerja butuh waktu hingga dua tahun. Selain itu, bagi sektor pemerintahan juga dibutuhkan sistem berbasis digital yang pengawasannya ketat dan optimal.
“Proses ini memerlukan transformasi dan waktu transisi yang bisa sampai dua tahun. Kalau memang mau empat hari kerja tentunya harus ada pertimbangan. Kita bisa menerapkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE jadi basisnya semua digital. Kalau basisnya semua digital bisa, semua harus memanfaatkan aplikasi secara optimal dan pengawasannya harus ketat juga,” lanjut dia.
Apabila memang hari kerja dipangkas menjadi empat hari, Trubus menekankan bahwa hal tersebut dapat menjadi momentum efisiensi bagi tunjangan ASN. Hal tersebut demi mendukung program efisiensi Presiden Prabowo. Diperlukan regulasi yang tepat, tegas, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
“Lalu (terkait ASN), tunjangannya harus diefisienkan, dipangkas sesuai dengan program efisiensi Presiden Prabowo. Perlu kebijakan atau regulasi yang tepat, tegas, transparan, dan akuntabel. Harus ada pembenahan-pembenahan juga,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul Anwar
Editor: Khopipah Indah Lestari
