PROTIMES.CO – Tim kuasa hukum Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, menegaskan kliennya siap bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menyatakan tidak akan menghindari pemeriksaan dan siap membantu penyidik mengungkap perkara secara terang-benderang.
Dalam keterangannya, Krisna menegaskan bahwa Ahrie menghormati seluruh tahapan proses hukum dan berkomitmen mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Krisna menyampaikan bahwa pendampingan hukum telah diberikan sejak kliennya menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi hingga kemudian berstatus tersangka.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak hukum kliennya tetap terlindungi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kuasa Hukum Pastikan Pemeriksaan Berjalan Transparan
Tim penasihat hukum juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan, kliennya tidak mengalami intimidasi.
Mereka menyatakan proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selain itu, pihak kuasa hukum menyatakan akan mencermati setiap pasal dan sangkaan yang dikenakan kepada Ahrie secara objektif.
Setiap konstruksi hukum, menurut mereka, harus diuji dengan mencocokkan unsur pasal, fakta hukum, serta alat bukti yang tersedia dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa tidak ingin membangun opini publik ataupun menggiring persepsi masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Minta Publik Hormati Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam pernyataan pers tersebut, Krisna mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan adil.
Mereka menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dalam menyikapi status hukum Ahrie Sonta.
Status tersangka, menurut prinsip hukum pidana, tidak serta-merta menjadikan seseorang terbukti bersalah. Pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pernyataan kuasa hukum ini menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Publik kini menantikan bagaimana penyidik mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan publik melalui fakta dan alat bukti, bukan melalui spekulasi maupun opini yang berkembang di ruang publik.
Be First to Comment