PROTIMES.CO – Nama Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Ahrie Sonta Nasution menjadi sorotan nasional setelah namanya masuk dalam daftar tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Sosok perwira tinggi Polri ini bukan nama baru di lingkungan kepolisian maupun di Istana Kepresidenan. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri.
Kini, perjalanan kariernya menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan bukti elektronik.
Profil dan Latar Belakang Ahrie Sonta Nasution
Ahrie Sonta Nasution lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002, dari Batalyon Wicaksana Laghawa.
Dalam perjalanan pendidikannya, Ahrie melanjutkan pendidikan kepolisian hingga jenjang doktoral. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2018.
Penelitian akademiknya berkaitan dengan penguatan budaya etika dan reformasi kepolisian di tingkat resor.
Selain pendidikan di dalam negeri, ia juga pernah mengikuti sejumlah pelatihan internasional, termasuk di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat.
Pernah Menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri dan Ajudan Presiden
Karier Ahrie Sonta berkembang melalui sejumlah penugasan strategis di lingkungan Polri.
Ia pernah bertugas di bidang lalu lintas, narkoba, serta sejumlah posisi operasional di wilayah kepolisian.
Pada 2020, Ahrie dipercaya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Setahun kemudian, ia mendapat penugasan sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi salah satu kandidat ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri pada Oktober 2024.
Pengalaman tersebut membuat Ahrie pernah berada di lingkungan kerja dua tokoh penting pemerintahan dan institusi kepolisian.
Menjabat Kadivkum Polri Sebelum Terseret Kasus
Karier Ahrie terus meningkat. Pada Oktober 2025, ia memperoleh promosi menjadi Brigadir Jenderal Polisi.
Selanjutnya, pada Oktober 2026, ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua.
Namun, belum lama menduduki jabatan tersebut, namanya justru muncul dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian nasional.
Duduk Perkara Dugaan Penyadapan Presiden
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data hasil penyadapan.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan mekanisme pelaksanaan penyadapan.
Ketiga tersangka dilaporkan menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri.
Penetapan status tersangka tersebut menjadi babak baru perjalanan karier Ahrie Sonta Nasution yang sebelumnya dikenal melalui sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian dan Istana Kepresidenan.
Proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
Be First to Comment