Ekonomi Tumbuh 5% Tapi Rakyat Miskin Bertambah, Prabowo: Ada yang Keliru dengan Sistem Kita!

PROTIMES.CO – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengaku terkejut sekaligus merasa “ditohok” oleh laporan data yang ia terima pasca-menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Bagaimana tidak, di tengah catatan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di angka rata-rata 5% per tahun selama tujuh tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di lapangan justru dilaporkan membengkak.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, secara kalkulasi logis, pertumbuhan konsisten 5% seharusnya membuat akumulasi kekayaan negara melonjak hingga 30-35%.

“Kenyataan bahwa setelah 7 tahun, masa penduduk miskin bertambah 5%? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun,” ujar Prabowo gusar. Ia pun secara tegas menyimpulkan bahwa ada kekeliruan mendasar dalam sistem ekonomi yang berjalan saat ini, di mana kue pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir elit.

Mengapa PDB Tumbuh tapi Rakyat Miskin Bertambah?

Merespons fenomena ini, ekonom sekaligus akademisi dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Zikri Firmansyah Hakkam, memberikan bedah analisisnya dalam tayangan Kompas Bisnis. Zikri menjelaskan bahwa dalam teori ekonomi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak serta-merta berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan.

“PDB itu bisa tumbuh, tapi kemiskinan baru benar-benar turun kalau pertumbuhan itu masuk ke income (pendapatan) rumah tangga, menciptakan tenaga kerja berkualitas, dan mampu menahan laju inflasi,” kata Zikri.

Zikri membeberkan empat faktor dominan yang memicu terjadinya anomali tersebut:

1. Pertumbuhan Semu Didominasi Sektor Padat Modal. Konstruksi PDB Indonesia memang terlihat besar karena ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Namun, proyek skala besar seperti hilirisasi, tambang, dan pembangunan smelter bersifat padat modal. Sektor-sektor ini menyumbang angka yang megah di atas kertas, tetapi sangat minim dalam menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah masif.
2. Krisis Kualitas Lapangan Kerja (Low Quality Job Growth). Meskipun angka pengangguran terbuka (TPT) dilaporkan turun menjadi 4,68% per awal tahun 2026, mayoritas masyarakat justru terserap di sektor informal. “Hampir 60%—tepatnya 59,4%—pekerja kita berada di sektor informal. Artinya, 6 dari 10 pekerja tidak punya kontrak yang jelas dan tidak terlindungi jaminan sosial seperti BPJS,” tutur Zikri. Ketiadaan jaminan ini membuat kesejahteraan mereka sangat rapuh.
3. Konsumsi Makro yang Timpang. Data makro menunjukkan konsumsi agregat masih tumbuh di atas 5%. Sayangnya, setelah momen musiman seperti Ramadan usai, aktivitas belanja ini didominasi penuh oleh kalangan menengah ke atas dan orang-orang kaya. Sementara itu, masyarakat kelas bawah dan rentan miskin jangankan berbelanja, tabungan mereka justru dilaporkan sudah menyentuh angka nol.
4. Garis Kemiskinan Melonjak Akibat Inflasi Pangan. Faktor yang tidak kalah krusial adalah kenaikan standar Garis Kemiskinan yang kini mencapai Rp641.000 per orang per bulan, di mana sektor pangan menyumbang andil hampir 8% dari kenaikan tersebut. Tingginya harga bahan pokok membuat daya beli masyarakat bawah tergerus, sehingga mereka membutuhkan daya ungkit yang jauh lebih besar hanya untuk sekadar keluar dari jerat kemiskinan.

Paket Stimulus Rp26,34 Triliun dan Urgensi Reformasi Struktural

Sebagai langkah cepat tanggap darurat, atas arahan Prabowo, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk semester II tahun 2026. Paket ini difokuskan sebagai bantalan sosial jangka pendek guna menahan kejatuhan daya beli masyarakat.

Adapun alokasinya meliputi bantuan pangan beras 10 kg bagi 33,24 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), insentif harga bahan baku produsen tahu/tempe, subsidi transportasi libur sekolah dan Nataru sebesar Rp2,4 triliun, serta anggaran magang dan vokasi senilai Rp6,26 triliun.

Meski menilai langkah instan tersebut penting sebagai instrumen penyelamat, Zikri Firmansyah mengingatkan bahwa pola stimulus tahunan yang berulang tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah jika polanya tidak dirombak. Indonesia membutuhkan reformasi ekonomi struktural yang permanen.

“Pemerintah perlu merombak desain insentif fiskal. Insentif pajak atau subsidi bunga jangan cuma diberikan karena korporasi itu berinvestasi, tapi lihat jenis investasinya,” saran Zikri tegas.

Ia menambahkan, insentif harus diarahkan secara khusus (targeted) ke sektor padat karya yang menyentuh masyarakat bawah—seperti pertanian, industri tekstil, perumahan rakyat, dan UMKM—yang terbukti nyata memberikan pelatihan kerja, menyerap tenaga kerja formal, serta menaikkan upah riil pekerja secara berkelanjutan.