BALIKPAPAN,PROTIMES.CO – Direktorat Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan Konsultasi Publik Pedoman Sistem Kesehatan IKN di Gran Senyiur Hotel, Balikpapan, Rabu (10/7/24).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan bekerja sama dalam pembuatan kebijakan yang komprehensif dan inklusif untuk sistem kesehatan IKN.
Konsultasi publik ini dimoderatori oleh Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan dihadiri oleh orang-orang dari berbagai bidang, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi, organisasi profesi, dan masyarakat umum.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, menyampaikan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak sehingga pedoman yang akan dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan di lapangan.
“Kami berharap mendapat saran dan masukan untuk menghasilkan pedoman sistem kesehatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di IKN,” katanya.
Pedoman Sistem Kesehatan IKN, menurut Alimuddin dan Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito, berfungsi sebagai panduan untuk penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, berketahanan, berkelanjutan, inklusif, dan cerdas melalui pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama multisektor.
“Pedoman Sistem Kesehatan IKN yang sedang disusun ini mencakup berbagai aspek yaitu terkait upaya kesehatan masyarakat yang akan diprioritaskan pada upaya preventif, ketersediaan fasilitas rumah sakit paripurna bertaraf internasional, penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, serta program pembiayaan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Suwito
Menurut Hasbullah, sistem kesehatan yang inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses secara merata bagi semua orang tanpa membedakan status sosial ekonomi, lokasi geografis, ras, etnis, jenis kelamin, atau disabilitas.
“IKN tidak berdiri sendiri, ada fungsi regional di situ, perlu kolaborasi bersama terutama dengan wilayah di sekitar IKN, selain itu juga perlu adanya kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.
Otorita IKN berharap melalui kegiatan konsultasi publik ini dapat mewujudkan visinya untuk menjadi kota dunia untuk semua dengan membangun sistem kesehatan yang memenuhi standar nasional dan internasional. (*)
