Diketahui Mendagri membentuk tim dari Ditjen Atwil untuk melakukan investigasi terkait kasus ini, menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Posts tagged as “Komisi II DPR RI”
Sampai saat ini masih banyak pulau yang statusnya bermasalah. Di antaranya ada tujuh pulau yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Kembalinya keempat pulau yang sempat disengketakan diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Muhammad Khozin mendukung kebijakan relaksasi atas efisiensi anggaran yang berlaku di pemerintahan daerah (pemda) khususnya dalam penggunaan hotel dan restoran.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Indrajaya menyebutkan dampak dari usia pensiun 70 tahun. Menurutnya, usia tersebut merupakan bagian dari lansia. Penurunan produktivitas pasti akan terjadi.
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh meminta pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak sebelum memutuskan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan, PKB mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Muhammad Khozin menyebut usulan tersebut datang pada waktu yang tepat, yaitu saat DPR sedang menyiapkan perubahan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Muhammad Khozin mengatakan persoalan kemampuan keuangan negara, ekonomi, regenerasi ASN, serta perbandingan dengan negara lain harus menjadi pertimbangan.
Toha mengingatkan bahwa modernisasi layanan publik, seperti pengubahan sertifikat fisik ke elektronik, tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.
Mohammad Toha menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi membingungkan masyarakat, terutama pemilik sertifikat lama yang belum akrab dengan sistem digital.
Muhammad Khozin menyatakan usulan kenaikan dana bantuan parpol patut dipertimbangkan, dan tetap disandingkan dengan kemampuan keuangan negara.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, jika kanwil dan kantah BPN tidak berempati dengan rakyat, maka kasus Mba Tupon yang viral akan marak terjadi.
Bahtra mendorong seluruh kanwil dan kantah Kementerian ATR/BPN lebih proaktif dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komisi II terkait data pertanahan.
Menurut Mohammad Toha, KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan.
Indrajaya mengatakan preman yang berkedok ormas jelas bukanlah ormas. Sebab, keberadaan mereka tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam UU.
Ali Ahmad mengatakan, Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang sukses mengelola ormas, seperti Singapura yang memiliki peraturan yang jelas dan ketat.
Menurut Edo, e-voting menjadi mekanisme pemilu yang lebih aman, efektif, dan adaptif di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini.
Heddy menjelaskan bahwa wacana pembubaran DKPP hanya disampaikan oleh satu anggota Komisi II DPR RI dan tidak mendapat dukungan mayoritas anggota lainnya.
Bahtra menegaskan perlunya penggantian atau pencopotan bagi penyelenggara pemilu yang bermasalah di daerah yang menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU).
Bahtra Banong mengatakan DKPP seharusnya memprioritaskan pelaksanaan PSU, mengingat ini adalah jalan terakhir pertaruhan keadilan dan penegakan hukum pilkada.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengatakan permintaan DKPP untuk membentuk lembaga kesekretariatan sendiri dinilai tidak memberikan manfaat.
Indrajaya mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sangat penting bagi penduduk daerah kepulauan dan sudah lama diusulkan namun belum dibahas.
Selain politik uang, DKPP juga menyoroti masih terjadinya perbedaan antara KPU dan Bawaslu dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun putusan MK.
Menurut Mohammad Toha, wacana tersebut harus dilakukan dengan pendataan secara menyeluruh terhadap semua aset negara yang sekarang dikuasai swasta.
Bahtra mengungkap bahwa pihaknya akan meminta izin ke pimpinan DPR agar bisa rapat bersama Komisi XI guna membahas ketepatan waktu penyaluran dana TKD tersebut.
Salah satu bukti BUMD menjadi beban fiskal daerah adalah karena sering kali pemerintah daerah memberikan PMD, tetapi ternyata BUMD tersebut tidak produktif.
Indrajaya menjelaskan bahwa Ombudsman RI berperan dalam mengawasi dan menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk dalam proses seleksi CASN.
Komisi II DPR RI sesalkan belum mampunya kebijakan otonomi daerah yang telah berlangsung selama ini dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ali Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi proses penerimaan ASN menyusul mundurnya lebih dari seribu CPNS. Ia menyebut hal ini sebagai musibah nasional.
Pengunduran diri 1.967 CPNS menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan.
Bahtra menantang OIKN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam strategi menarik minat ASN agar mau pindah dan merasa nyaman beraktivitas serta tinggal di IKN.
Ahmad Irawan mengkritik pembelian data milik operator seluler, e-commerce, dan pinjol oleh BPS untuk kepentingan negara terkait pembahasan RUU Statistik.
Bahtra berharap semua pihak bisa bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan di Sultra, termasuk persoalan lahan tambang.
Indrajaya mengatakan, mundurnya 700 CPNS dosen ini bisa disebabkan karena formasi yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi penempatan yang mereka inginkan.
Indrajaya mengutuk keras aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata yang merekam adegan penyiksaan hingga korban meninggal dunia.
Bahtra Banong mengingatkan kepala daerah yang hendak ke luar negeri agar mengikuti peraturan buntut kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur tanpa izin.
Mardani mengatakan, saat warga Gaza kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar, Israel merudal Gaza pada Selasa dan menewaskan 429 orang termasuk anak-anak.
Bahtra Banong memahami bahwa gaji tersebut sangat membantu honorer yang telah lulus CPNS dan PPPK dalam mengurus proses pengangkatan mereka.
Mohammad Toha mengatakan, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB yang mempercepat pengangkatan CASN merupakan prestasi yang gemilang.
Taufan Pawe menyoroti polemik SE KemenpAN RB terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Menurutnya, tidak perlu ditunda apabila Pemerintah Daerah sudah siap.
Indrajaya meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mencabut penundaan pengangkatan tersebut.
Menurut Edo, kebijakan pelarangan rekrutmen pegawai non ASN adalah pemulihan persoalan kepegawaian di lingkungan pemerintahan yang selama ini terkesan liar.
Prioritas penerimaan fresh graduate itu diputuskan dalam RDPU Komisi II bersama Kemenpan RB di Gedung Nusantara, DPR RI, pada Rabu (5/3/2025).
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengaku prihatin atas putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut Muhammad Khozin, penanganan banjir di Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah.
Diketahui sebanyak 24 daerah akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU). 15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah, dan 9 PSU dilaksanakan di sejumlah TPS.
Deddy Yevri Sitorus menilai pemilu dan pilkada serentak 2024 merupakan pesta demokrasi paling bermasalah dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.
Menurut anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, retret sangat bermanfaat dalam membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing.
Pemerintah diminta melakukan pengecekan track record investor yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan banyak investor yang juga merupakan spekulan tanah.
Mohammad Toha meminta Kementerian PU dan OIKN bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN menyusul kembali ditambahnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan.
Indrajaya mengatakan, pembangunan IKN adalah amanat Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022. Dan sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.
Anggota Komisi II DPR RI Gus Khozin mengatakan bahwa pembangunan proyek IKN dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen negara dalam pemindahan ibu kota negara.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menanggapi pemangkasan anggaran IKN oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.
Menurut anggota Komisi II DPR RI Gus Ali, secara tegas Prabowo akan melakukan reshuffle, menyingkirkan para menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk rakyat.
Menurut Indrajaya, temuan Ombudsman bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pidana pagar laut secara nasional.
Diketahui anggaran DKPP semula sebesar Rp89 miliar, lalu dipangkas menjadi Rp30 miliar. Pemangkasan anggaran ini imbas kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini, DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Toha, karena menjadi bagian dari Kemendagri, maka independensi DKPP dipertanyakan.
Menteri Tito mengatakan, rata-rata realisasi anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar 96,45 persen dari total pagu alokasi anggaran Rp5,20 triliun.
Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Mohammad Toha, mempertanyakan posisi Sekretariat DKPP yang hingga kini belum memiliki kemandirian.
PROTIMES.CO – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengingatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk tidak mudah mempercayai jajaran di bawahnya lantaran banyaknya konflik tanah…
Indra menegaskan langkah mewujudkan perdamaian di tanah Papua tidak boleh berhenti dengan langkah amnesti, namun harus diikuti dengan dialog kemanusiaan.
Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 harus dilaksanakan secara serentak pada 7 dan 10 Februari 2025.
Mohammad Toha mengungkap bahwa Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam 100 hari pertama kerjanya. Salah satunya adalah merevisi UU Politik.
Menurut Eka, pihak pemerintah daerah seharusnya mengetahui pembuatan pagar laut yang cukup panjang itu.
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendesak Kementerian ATR/BPN untuk mengevaluasi kelanjutan PSN Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Indrajaya mengungkap retreat bisa dimanfaatkan untuk meneguhkan integritas para kepala daerah terpilih dalam memimpin daerahnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retreat untuk kepala daerah terpilih. Kegiatan ini diharapkan menyamakan visi-misi pemerintah pusat dan daerah serta mencegah korupsi.