PROTIMES.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi lampu hijau bagi daerah untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran.
Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran.
Menyambut hal tersebut, DPR mengingatkan akan kebutuhan parameter yang jelas terkait relaksasi efisiensi anggaran.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung kebijakan relaksasi atas efisiensi anggaran yang berlaku di pemerintahan daerah (pemda) khususnya dalam penggunaan hotel dan restoran.
“Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah. Namun, harus ada paramater yang jelas sebagai panduan bagi pemda,” kata Khozin.
Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini Jember ini menyoroti pentingnya penerbitan revisi atas Surat Edaran (SE) yang telah diterbitkan Kemendagri sebagai panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran.
“Pada 23 Februari 2025 lalu, Mendagri menerbitkan SE Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” ingat Khozin.
SE baru tersebut, menurut Khozin, penting bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, atau seminar.
Menurut dia, di Inpres dan SE sebelumnya secara konkret menyebutkan tentang pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial.
“Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” ingat Khozin.
Dia mengingatkan Kemendagri dalam membuat kebijakan ke depannya harus melakukan kajian secara matang agar setiap kebijakan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik khususnya bagi masyarakat daerah.
“Ke depan, dalam setiap menerbitkan kebijakan, harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin plan,” ingat Khozin.
Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) ini tidak menampik soal industri perhotelan yang terdampak langsung atas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Akan tetapi, kata dia, industri perhotelan di daerah-daerah yang obyek wisatanya optimal tak banyak terdampak atas kebijakan efisiensi anggaran ini.
“Di sini pentingnya pemda untuk mengeksplorasi obyek wisata dan potensi daerahnya, karena efek dominonya dirasakan oleh sektor lainnya seperti UMKM termasuk perhotelan,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
