Mendes PDT Dorong Pembentukan Kopdes Merah Putih di Jabar
Menteri Yandri berharap desa-desa di Jawa Barat segera menuntaskan Musdesus agar segera membentuk Kopdes Merah Putih sebagai instrumen percepatan pembangunan.
DPR Minta Industri Alkes Diperkuat untuk Tingkatkan Kemandirian Bangsa
Chusnunia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi alat kesehatan (alkes).
Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi, Nasdem: Sangat Komprehensif
Irma menilai persiapan Kementerian P2MI terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi sudah sangat komprehensif.
Perdagangan Cula Badak Jawa, Kemenhut Apresiasi MA Batalkan Vonis Bebas Willy
Kasus ini bermula dari transaksi perdagangan cula badak Jawa hasil perburuan liar di kawasan TNUK, yang merupakan habitat terakhir spesies badak Jawa.
Rencana Pembukaan Moratorium dengan Arab Saudi, DPR: Upayakan Perjanjian Bilateral
Komisi IX DPR RI mendukung rencana Kementerian P2MI terkait pembukaan moratorium atau kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.
Arab Saudi Reformasi Sistem Pelindungan Pekerja Migran, Menteri P2MI Akan Buka Moratorium
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan, sejauh ini, salah satu sistem penyaluran pekerja migran Indonesia ke luar negeri menggunakan agensi P3MI.
Integritas Pendidikan Jeblok, DPR: Penggunaan Anggaran Harus Diawasi Ketat
Salah satu penyebab penurunan tingkat integritas pendidikan adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Di antaranya, penyalahgunaan dana BOS.
Ketua KPU Kabupaten Kaur Diberhentikan DKPP, Ada Apa?
DKPP menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur Muklis Ariyanto dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
1.957 CASN Mundur, Ombudsman Didesak Lakukan Investigasi
Indrajaya menjelaskan bahwa Ombudsman RI berperan dalam mengawasi dan menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk dalam proses seleksi CASN.
Syarikat Islam dan Koperasi Tidak Bisa Dipisahkan
Wamenkop mengajak Syarikat Dagang Islam memanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dalam pemberdayaan koperasi di Indonesia.
Opini
Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi, Nasdem: Sangat Komprehensif
Irma menilai persiapan Kementerian P2MI terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi sudah sangat komprehensif.
Perdagangan Cula Badak Jawa, Kemenhut Apresiasi MA Batalkan Vonis Bebas Willy
Kasus ini bermula dari transaksi perdagangan cula badak Jawa hasil perburuan liar di kawasan TNUK, yang merupakan habitat terakhir spesies badak Jawa.
Rencana Pembukaan Moratorium dengan Arab Saudi, DPR: Upayakan Perjanjian Bilateral
Komisi IX DPR RI mendukung rencana Kementerian P2MI terkait pembukaan moratorium atau kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.
Arab Saudi Reformasi Sistem Pelindungan Pekerja Migran, Menteri P2MI Akan Buka Moratorium
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan, sejauh ini, salah satu sistem penyaluran pekerja migran Indonesia ke luar negeri menggunakan agensi P3MI.
Integritas Pendidikan Jeblok, DPR: Penggunaan Anggaran Harus Diawasi Ketat
Salah satu penyebab penurunan tingkat integritas pendidikan adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Di antaranya, penyalahgunaan dana BOS.
Ketua KPU Kabupaten Kaur Diberhentikan DKPP, Ada Apa?
DKPP menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur Muklis Ariyanto dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
1.957 CASN Mundur, Ombudsman Didesak Lakukan Investigasi
Indrajaya menjelaskan bahwa Ombudsman RI berperan dalam mengawasi dan menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk dalam proses seleksi CASN.
Syarikat Islam dan Koperasi Tidak Bisa Dipisahkan
Wamenkop mengajak Syarikat Dagang Islam memanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dalam pemberdayaan koperasi di Indonesia.
KKB Serang Komnas HAM, PDIP: Kejahatan Serius yang Tak Bisa Ditoleransi
TB Hasanuddin menilai tindakan KKB ini sudah melewati batas dan membahayakan upaya penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Pemutihan Ijazah untuk Warga Tidak Mampu
Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Ia berencana menghadiri program pemutihan ijazah tahap kedua.
