PROTIMES.CO – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik langkah Kementerian Kebudayaan yang menulis ulang sejarah Indonesia.
Ia menilai penulisan yang nantinya akan ditetapkan sebagai sejarah resmi itu dapat mengarahkan Indonesia ke dalam sistem negara fasisme.
“Apakah tepat mengambil kebijakan menulis ulang sejarah untuk dijadikan sejarah resmi? Buat kami tidak. Itu hanya negara-negara dengan sistem politik fasis,” ucap Usman di Jakarta.
“Fasisme itu punya beberapa unsur. Otoritarianisme, artinya pemerintahan terpusat, kuat, tidak ada oposisi, dan militerisme, dikendalikan dengan cara-cara militer,” ucap Usman di Jakarta.
Menurutnya, ciri-ciri negara dengan sistem fasisme yakni melakukan gerakan penyeragaman sejarah melalui klaim sejarah resmi yang menarasikan kebesarannya, sehingga mengakibatkan tumbuhnya kebanggaan nasional yang berlebihan dalam diri masyarakat.
“Hitler (Jerman) inginnya sejarah tunggal, Mussolini di Italia inginnya sejarah tunggal, sejarah resmi, Franco di Spanyol inginnya sejarah resmi,” kata dia.
“Itu bisa menimbulkan nasionalisme yang agresif. Nasionalisme yang dalam istilah Sukarno, chauvinistic, yang seolah-olah bangsa kita jauh lebih tinggi dari bangsa lain. Jadi fasis,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment