PROTIMES.CO – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan kritik keras terhadap program hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo dan kini menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menilai program ini melekat erat dengan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, yang justru paling terdampak dan paling rentan.
“Hilirisasi nikel merupakan program yang sangat melekat dengan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil karena kandungan nikel Indonesia dominan terkandung di wilayah tersebut,” ujar Susan.
Menurut data Kementerian ESDM tahun 2019, Indonesia menyimpan 72 juta ton nikel atau 52% dari total cadangan nikel dunia.
U.S. Geological Survey (2025) mencatat produksi nikel Indonesia antara 2019–2024 mencapai 8,38 juta ton dan menyumbang 50% dari produksi nikel global pada 2022–2024.
Susan menyesalkan absennya perlindungan terhadap nelayan tradisional dan ekosistem pesisir dalam kebijakan hilirisasi. Ia menyebut dampaknya termasuk pencemaran air, berkurangnya hasil tangkapan, hingga kriminalisasi warga yang menolak tambang.
“Yang menjadi korban dari pertambangan adalah masyarakat lokal dan keberlanjutan flora dan fauna yang ada di dalamnya,” tegasnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment