PROTIMES.CO – Ombudsman RI menemukan berbagai permasalahan dalam distribusi LPG bersubsidi 3 kg, termasuk ketidakseimbangan penyebaran pangkalan serta standar keamanan yang tidak seragam di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan bersama Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga yang digelar di Jakarta, Senin (10/02/2025).
Dalam pengawasan di beberapa daerah, Ombudsman menemukan bahwa prosedur pengecekan keamanan tabung LPG tidak seragam.
“Ada SPBE yang menggunakan metode perendaman dalam air, sementara yang lain hanya memeriksa secara manual. Bahkan, ada tabung yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, yang berpotensi membahayakan pengguna,” ujar Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.
Selain itu, distribusi pangkalan LPG 3 kg di berbagai wilayah juga dinilai tidak merata. Beberapa daerah memiliki banyak pangkalan yang berdekatan, sementara di daerah lain, masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh LPG bersubsidi.
Situasi tersebut semakin diperburuk dengan kebijakan pelarangan pengecer yang membuat akses masyarakat semakin terbatas.
Ombudsman RI merekomendasikan penerapan prosedur keamanan LPG yang seragam di seluruh SPBE serta penataan ulang distribusi pangkalan agar lebih merata.
Pemerintah juga diminta memastikan bahwa pembatasan distribusi tidak menyebabkan kelangkaan LPG di daerah terpencil.
Dengan berbagai permasalahan yang ada, Ombudsman menegaskan bahwa perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting demi keamanan dan ketersediaannya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pewarta: Dzakwan Edza
Editor: Khopipah Indah Lestari
