PROTIMES.CO – Tekanan terhadap ekonomi nasional kembali menjadi perhatian serius setelah nilai tukar rupiah dilaporkan melemah hingga menyentuh level Rp17.500 per Dolar AS. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas keuangan nasional, terutama di tengah meningkatnya tekanan global dan potensi keluarnya modal asing dari Indonesia.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan turun langsung membantu Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan domestik. Langkah intervensi disebut tengah dipersiapkan guna menahan gejolak rupiah agar tidak memicu lonjakan imbal hasil surat utang negara yang berpotensi memperbesar tekanan ekonomi.
Menurut Purbaya, koordinasi antara pemerintah dan BI akan diperkuat untuk memastikan stabilitas pasar tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berubah. Pemerintah juga ingin memastikan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia tidak terganggu akibat pelemahan kurs yang terlalu tajam.
“Kami akan membantu BI supaya rupiah tetap terkendali dan yield tidak naik terlalu tinggi,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada 12 Mei 2026.
Pemerintah Fokus Tahan Capital Outflow
Pelemahan rupiah dinilai dapat berdampak langsung terhadap arus investasi dan pasar obligasi nasional. Jika imbal hasil surat utang naik terlalu tinggi, investor asing berpotensi menarik dana mereka dari Indonesia sehingga memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan domestik.
Karena itu, pemerintah disebut akan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas likuiditas sekaligus mengurangi potensi capital outflow. Kebijakan intervensi ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin tekanan nilai tukar berkembang menjadi krisis kepercayaan pasar.
Penguatan koordinasi fiskal dan moneter disebut menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional selama periode volatilitas global berlangsung.
Tax Amnesty Dipastikan Tidak Dilanjutkan
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menegaskan bahwa tidak akan ada program Tax Amnesty selama dirinya menjabat. Kebijakan pengampunan pajak dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha serta memberikan persepsi negatif terhadap wajib pajak yang selama ini patuh menjalankan kewajiban mereka.
Pemerintah juga memperingatkan pemilik modal Indonesia yang masih menyimpan aset di luar negeri agar segera memulangkan dana mereka ke dalam negeri. Tenggat waktu selama enam bulan diberikan sebagai bagian dari upaya memperkuat likuiditas nasional dan memperbesar cadangan dana domestik.
Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan kurs dan ketidakpastian global. Pernyataan keras terkait pajak dan arus modal pun langsung menjadi perhatian pelaku pasar keuangan.
Sejumlah analis menilai arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan fokus utama pada stabilitas pasar, penguatan kepercayaan investor, serta pengendalian arus modal keluar agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam dalam beberapa bulan ke depan.
Be First to Comment