PROTIMES.CO – Investasi jumbo energi terbarukan asal Arab Saudi di Indonesia mulai menghadapi hambatan serius setelah proyek PLTS Terapung Saguling di Jawa Barat tersendat akibat persoalan lahan kompensasi kawasan hutan yang belum tuntas. Nilai investasi tahap awal yang dibawa perusahaan energi raksasa asal Saudi, ACWA Power, mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp160 triliun dan kini menjadi perhatian pemerintah pusat.
Permasalahan itu terungkap dalam rapat koordinasi debottlenecking proyek strategis nasional yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, Pemprov Jawa Barat, hingga pihak PLN dan ACWA Power. Fokus utama rapat adalah mempercepat penerbitan rekomendasi gubernur sebagai syarat terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk proyek PLTS Terapung Saguling.
Masalah utama muncul karena kewajiban lahan pengganti kawasan hutan yang harus dipenuhi pihak PLN di Jawa Barat mencapai 1.081 hektar. Namun, hingga kini realisasinya baru sekitar 159 hektar atau sekitar 14,7 persen.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pihaknya sebenarnya siap mengeluarkan rekomendasi gubernur, namun penyelesaian lahan pengganti tetap menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan target tutupan hutan minimal 30 persen di Jawa Barat untuk mencegah bencana ekologis.
“Kewajiban lahan pengganti itu 1.081 hektar di Jawa Barat dan baru terpenuhi 14,7 persen,” ujar Herman.
Arab Saudi Siapkan Investasi Rp160 Triliun
CEO ACWA Power, Tim Anderson, memaparkan bahwa Indonesia menjadi salah satu fokus utama investasi energi perusahaan asal Arab Saudi tersebut. Tahap awal investasi mencapai 10 miliar dolar AS, mencakup proyek energi terbarukan, turbin gas, hingga green hydrogen.
Menurutnya, proyek PLTS Terapung Saguling menjadi salah satu prioritas penting yang sedang didorong agar segera mencapai tahap financial close dan masuk konstruksi penuh.
“ACWA punya niat dan sudah mengumumkannya untuk investasi di Indonesia tahap pertama sebesar 10 miliar US dollar,” kata Tim Anderson.
Besarnya nilai investasi itu membuat pemerintah pusat ikut turun tangan memastikan hambatan administrasi dan teknis dapat segera diselesaikan. Pemerintah menilai proyek tersebut penting untuk mendukung target transisi energi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi Indonesia.
PLN Janji Tuntaskan Kewajiban Tahun 2027
Dalam rapat tersebut, pihak Indonesia Power dan PLN menyatakan kesiapan untuk menuntaskan seluruh kewajiban lahan pengganti paling lambat pada 2027. Direksi PLN menyebut anggaran sebenarnya telah tersedia, namun proses sertifikasi dan pembersihan lahan menjadi kendala utama di lapangan.
Sebagai jalan tengah, disepakati penggunaan fakta integritas agar rekomendasi gubernur dapat segera diterbitkan sambil proses penyelesaian lahan berjalan paralel.
Purbaya bahkan meminta seluruh pihak serius menjalankan komitmen tersebut dan memastikan pengawasan dilakukan setiap minggu agar proyek strategis nasional itu tidak kembali tersendat.
“Jangan dikeluarin rekomendasi terus kabur lagi. Kami akan memantau secara mingguan progresnya,” tegasnya.
Kementerian Kehutanan juga memastikan proses penerbitan PPKH akan dipercepat karena proyek ini masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses administrasi yang biasanya memakan waktu hingga 34 hari kerja disebut akan dipercepat agar investasi besar tersebut tidak berpindah ke negara lain.
Be First to Comment