PROTIMES.CO – Langkah Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono yang melakukan penggantian Struktur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC Prabumulih Sumatera Selatan secara sepihak pada 21 Agustus 2024 silam menuai kekecewaan kader.
“Dengan terbitnya surat DPP PPP, perihal Surat Keputusan tentang penggantian Ketua (Jasman), Sekretaris (Erwin) dan Bendahara (Hardiansah) DPC PPP Prabumulih dinilai oleh para pengurus dan kader PPP Prabumulih telah mendzalimi kader militannya, yang secara nyata-nyata dengan keputusan sepihak sama dengan mengangkangi AD ART Partai Persatuan Pembangunan,” kata Jasman, Rabu (30/7/2025).
Akibat keputusan sewenang-wenang tersebut, kata Jasman, muncul gejolak di internal DPC PPP Prabumulih. Pasalnya, DPP melakukan penggantian struktur KSB secara sepihak dengan menunjuk KSB PPP Prabumulih dari unsur DPW PPP Sumatera Selatan.
Atas keputusan tersebut, DPC PPP Prabumulih melakukan upaya tabayyun, namun DPP tetap tidak menghiraukan. Selanjutnya, DPC mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai pada 27 Agustus 2024. Gugatan dikabulkan oleh Mahkamah Partai.
“Selanjutnya, DPW PPP Sumatera Selatan mengajukan Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan November 2024. Banding ditolak oleh Pengadilan Negeri,” ungkapnya.
Tidak berhenti di situ, lanjut Jasman, persoalan PPP Prabumulih terus berlarut dengan tidak ada ujung penyelesainnya.
DPP PPP belum menindaklanjuti Putusan Pengadilan tersebut, hingga berlanjut ke upaya hukum selanjutnya. DPW PPP Sumatera Selatan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 16 Mei 2025 dan gugatan kembali ditolak oleh MA pada 24 Juni 2025, dengan Nomor Perkara 672 K/PDT.SUS-PARPOL/2025.
Menurutnya, dengan tiga keputusan tersebut, yaitu Keputusan Mahkamah Partai, Keputusan Pengadilan tingkat pertama, hingga Keputusan pengadilan tingkat akhir (MA), keputusan DPP PPP terhadap DPC PPP Prabumulih dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan mekanisme AD/ART PPP.
Akan tetapi, hingga saat ini, yang sudah memakan waktu satu tahun ini, DPP PPP belum juga menindaklanjuti Amar Keputusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.
Dia mengatakan, ada beberapa kerugian materiil maupun non materiil yang ditimbulkan akibat kebijakan yang diputuskan dengan kesewenang-wenangan.
Konflik yang berkepanjangan ini disebut sangat merugikan, terutama bagi DPC PPP yang secara langsung bersentukan dengan basis konsituen.
“Jika DPP PPP di bawah kepemimpinan Plt. Ketum Mardiono masih juga mengabaikan Putusan Hukum tersebut, maka dalam hal ini Mardiono dzolim terhadap kader PPP sendiri. Sudah sangat nyata dan jelas Mardiono tidak taat asas, tidak patuh pada aturan organisasi (AD/ART) Partai, tidak patuh pada putusan Mahkamah Partai, tidak patuh pada putusan pengadilan setingkat Mahkamah Agung (MA) sebagai lembagai peradilan tertinggi dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” beber Jasman yang diamini kader militan lainnya seperti Erwin dan Hardiansah serta beberapa pengurus ranting PPP di Prabumulih.
Dia mengatakan, para kader partai di daerah saat ini tengah bingung mencari keadilan karena semua aturan disebut telah dilanggar. Bahkan putusan pengadilan yang sah dan mengikat demi hukum pun tidak dipatuhi.
“Mardiono sebagai Plt. Ketum PPP memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan apalagi dipilih kembali sebagai Ketum PPP,” ucapnya yang diamini pula oleh kader PPP di Prabumulih.
Kekecewaan para kader PPP pun, menyinggung Mardiono selaku Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan sudah selayaknya untuk dievaluasi, bahkan wajib dievaluasi demi menjaga Marwah Partai dan juga menjaga nama baik Presiden dihadapan Warga Negara Republik Indonesia.
Jasman dan para kader yang terdzolimi, hingga saat ini terus berjuang. Mereka dengan tegas meminta pencabutan mandat pelaksana tugas ketua umum dari Mardiono.
“Segera cabut mandat Plt. Ketum dari tangan Kekuasaan Mardiono! Copot jabatan Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden!” seru mereka.
Sloga-slogan ini pun sudah menggaung di kalangan kader PPP yang kecewa dengan kepemimpinan Plt. Mardiono.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment