Polda Riau Ungkap Jaringan TPPO Pekerja Migran Nonprosedural, Menteri P2MI: Hukum Seberat-beratnya 

PROTIMES.CO – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengecam keras para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.

Ia menyuarakan kemarahan sekaligus kepedihannya atas praktik kejam sindikat pengiriman non-prosedural ke Malaysia.

“Tidak ada orang yang terpaksa kerja di luar negeri kecuali demi keluarga. Mereka itu sejatinya sedang berjihad untuk mempertahankan hidup. Tapi kenapa justru dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kurang ajar!” kata Karding di Polda Riau, Kamis, (17/7/2025).

Pernyataan itu disampaikan menyusul keberhasilan Polda Riau membongkar jaringan TPPO yang hendak mengirim 100 calon pekerja migran ilegal ke Malaysia. Dalam operasi itu, 11 tersangka ditangkap.

Menteri Karding berharap aparat dapat menindak tegas para pelaku utama yang terlibat, termasuk para aktor intelektual atau ‘bos mafia.

“Saya minta, kalau ada bos mafianya, cari hukuman yang paling berat sesuai aturan. Kami di kementerian bisa mencegah, tapi tanpa penindakan hukum yang tegas, ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Menteri Karding menyebutkan, dari 8 juta lebih warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya 5,7 juta yang terdaftar resmi. Sisanya, sekitar 4 hingga 5 juta berangkat melalui jalur ilegal.

“Dan dari data kami, 95 sampai 97 persen korban kekerasan dan eksploitasi adalah mereka yang tidak melalui jalur resmi,” ujar Karding.

Menurutnya, akar persoalan TPPO adalah sistem migrasi tenaga kerja yang belum sempurna dan masih dibajak oleh ‘pemain-pemain gelap’ yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

“Video tadi menunjukkan betapa miris dan menjijikkannya modus-modus mereka. Mereka lebih mementingkan perut daripada nyawa orang lain,” kata Karding.

Menteri Karding mengapresiasi langkah cepat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan jajaran yang berhasil menyelamatkan 100 orang korban dari berbagai daerah, terdiri dari 78 laki-laki dan 22 perempuan.

Dia menegaskan komitmen pemerintah membangun sistem migrasi yang tertib dan manusiawi.

“Pemerintah akan bangun budaya baru. Semua pekerja hanya boleh berangkat lewat jalur resmi. Itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah dari akarnya,” kata Karding.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah