Pengunduran Diri Presiden atau Wakil Presiden, Siapa yang Berhak Menentukan Penggantinya? Ini Aturan Konstitusi

PROTIMES.CO – Pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan bukan sekadar persoalan politik, melainkan peristiwa konstitusional yang memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kepastian hukum di Indonesia.

Mekanisme pergantian kepala negara dan wakil kepala negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mencakup prosedur penggantian Presiden, pemilihan Wakil Presiden baru, hingga mekanisme apabila keduanya berhenti secara bersamaan.

Akademisi dan praktisi hukum Iwan Saputra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden harus dibedakan dari mekanisme pemakzulan atau impeachment.

Menurutnya, pengunduran diri secara sukarela tidak serta-merta harus melalui proses pembuktian pelanggaran sebagaimana mekanisme pemberhentian Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Presiden Mundur, Wakil Presiden Otomatis Menggantikan

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatan, kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dengan demikian, apabila Presiden mengundurkan diri, Wakil Presiden mengambil alih jabatan Presiden tanpa harus melalui pemilihan umum Presiden yang baru.

Namun, konsekuensi dari pergantian tersebut adalah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Iwan menjelaskan bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Presiden secara sepihak karena proses pemilihannya merupakan kewenangan MPR.

Ada Tenggat 60 Hari dan Pengajuan Dua Calon 14 Hari Sebelum Sidang

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden juga mengatur batas waktu yang harus diperhatikan oleh lembaga negara terkait.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa Presiden wajib menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Menurut Iwan, kedua tenggat waktu tersebut tidak boleh disalahartikan. Batas 14 hari bukan dihitung sejak kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi, melainkan dihitung mundur dari jadwal sidang pemilihan.

Jika Presiden dan Wakil Presiden Mundur Bersamaan

Situasi berbeda berlaku apabila Presiden dan Wakil Presiden berhenti secara bersamaan.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, tugas kepresidenan dilaksanakan bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Selanjutnya, paling lambat 30 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Pasangan yang terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

Pengunduran Diri Tidak Sama dengan Pemakzulan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah apakah pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan MPR.

Dalam analisisnya, Iwan menegaskan bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan persetujuan MPR sebagai persyaratan umum bagi pengunduran diri sukarela Presiden maupun Wakil Presiden.

Ketentuan kuorum tiga perempat anggota MPR dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir sebagaimana Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 merupakan ketentuan khusus dalam proses pemakzulan.

Karena itu, ketentuan tersebut tidak tepat diterapkan secara otomatis terhadap pengunduran diri sukarela.

Meski demikian, kejelasan pernyataan resmi, waktu efektif pengunduran diri, serta koordinasi antarlembaga negara tetap diperlukan untuk menghindari potensi sengketa kewenangan.

Belajar dari Pengunduran Diri Soeharto pada 1998

Indonesia pernah mengalami pergantian Presiden sebelum masa jabatan berakhir ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi dan tekanan politik reformasi.

Pada hari yang sama, Wakil Presiden B.J. Habibie mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden.

Namun, Iwan mengingatkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002. Oleh sebab itu, mekanisme ketatanegaraan pada masa tersebut tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sistem konstitusi yang berlaku saat ini.

Konstitusi Harus Menjadi Landasan Pergantian Kekuasaan

Iwan menilai pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden bukanlah keadaan yang berada di luar jangkauan konstitusi.

Pasal 8 UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pergantian kepemimpinan nasional. Sementara itu, UU MD3 dan Peraturan MPR mengatur lebih lanjut tahapan pengisian jabatan yang kosong.

Ia juga menekankan bahwa berakhirnya masa jabatan tidak secara otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan selama menjabat.

Setiap dugaan pelanggaran tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati proses pembuktian dan asas praduga tidak bersalah.

Pada akhirnya, pergantian kekuasaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, setiap prosesnya harus berlangsung secara sah, tertib, dan berdasarkan konstitusi.

Presiden dapat berganti dan Wakil Presiden dapat mengundurkan diri, tetapi kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan harus tetap menjadi prioritas.

Penulis: Iwan Saputra, S.H., M.H.
Akademisi dan Praktisi Hukum.

RUJUKAN HUKUM:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
3. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.