PROTIMES.CO – Dinamika politik menjelang penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin menarik perhatian. Sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), terutama dari internal Partai Gerindra. Dua figur yang menjadi sorotan adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.
Menguatnya nama Dasco tidak terlepas dari munculnya dukungan sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra. Aspirasi tersebut disampaikan oleh beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, hingga Papua Barat Daya.
Dukungan tersebut mencerminkan adanya aspirasi internal partai yang menginginkan figur berpengalaman dalam komunikasi politik dan konsolidasi pemerintahan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dasco dinilai memiliki pengalaman politik yang cukup kuat, khususnya dalam menjaga komunikasi antara pemerintah dan parlemen. Selama menjalankan perannya di DPR, ia dikenal memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas partai sekaligus menjaga soliditas koalisi pemerintahan.
Selain Dasco, nama Sugiono juga masuk dalam pembicaraan sebagai salah satu figur potensial dari Gerindra. Keduanya dinilai memiliki karakter dan pengalaman politik yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pendamping Presiden Prabowo.
Koalisi Pemerintahan Solid, Penentuan Cawapres Menjadi Kewenangan Prabowo
Sikap partai-partai politik pendukung pemerintah turut memengaruhi perkembangan bursa calon wakil presiden. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat menyatakan tidak mengajukan kader internal untuk mengisi posisi tersebut.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partainya mendukung figur dari Partai Gerindra. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan konsolidasi politik di antara partai-partai pendukung pemerintah. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada pada Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dalam perspektif pengamat politik, Ray Rangkuti dan Jayadi Hanan, munculnya dua nama dari internal Gerindra dapat menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan politik pemerintahan.
Apabila Presiden mengusulkan dua nama dari Gerindra, pasangan kandidat seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono dapat menjadi salah satu kemungkinan. Namun, skenario tersebut masih bersifat spekulatif dan belum menjadi keputusan resmi Presiden maupun Partai Gerindra.
Nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, hingga Ahmad Muzani juga sempat masuk dalam pembicaraan politik nasional.
Di tengah dinamika tersebut, figur calon wakil presiden dinilai tidak cukup hanya memiliki popularitas atau posisi strategis di partai politik. Ada sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Pertama, keselarasan visi dan ideologi dengan Presiden Prabowo, termasuk komitmen terhadap penguatan kedaulatan ekonomi dan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Kedua, kemampuan mengeksekusi dan mengawasi program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, serta penguatan ketahanan pangan.
Ketiga, kecakapan membangun konsolidasi politik dan komunikasi lintas sektor, baik dengan partai-partai koalisi, partai di luar pemerintahan, kalangan akademisi, masyarakat sipil, maupun publik secara luas.
Mekanisme Konstitusional, MPR Memilih Satu dari Dua Kandidat
Di luar dinamika dukungan politik dan munculnya sejumlah nama kandidat, proses pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut diperinci melalui Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan untuk memilih satu di antara dua kandidat yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden dan menjalani proses pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, meskipun dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad semakin mengemuka di internal Gerindra dan nama Sugiono turut diperhitungkan, proses penentuan wakil presiden bukan sekadar persoalan dukungan partai politik.
Presiden Prabowo tetap memegang kewenangan untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR, sementara keputusan akhir pemilihan berada di tangan lembaga negara tersebut.
Perkembangan ini sekaligus menjadi ujian konsolidasi politik pemerintahan Prabowo. Sosok yang nantinya terpilih diharapkan tidak hanya mampu mendampingi Presiden, tetapi juga menjaga stabilitas politik, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan program strategis nasional berjalan hingga akhir masa jabatan.








Be First to Comment