Para Menteri Berbeda Paham soal Tambang Nikel, DPD Minta Presiden Ambil Alih

PROTIMES.CO – Anggota DPD RI Agustinus R. Kambuaya menyoroti silang pendapat pembantu Presiden Prabowo Subianto soal polemik tambang nikel Raja Ampat.

Diketahui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tidak ada masalah lingkungan di Raja Ampat. Menurutnya, berita-berita yang beredar soal kerusakan lingkungan adalah hoaks.

Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut telah melakukan pelanggaran lingkungan serius, yang memicu tindakan tegas dari pemerintah berupa penghentian sementara seluruh aktivitas mereka.

“Dari pernyataan Menteri Lingkungan, ini kita melihat ada ketidaksinkronan kerja atau conflict interest dan tidak menunjukan kerja tim yang solid di bawah Presiden,” kata Agustinus.

Senator dari Provinsi Papua Barat Daya ini mengatakan bahwa para menteri seharusnya menggelar rapat untuk membicarakan masalah dari segala aspek sebelum berkunjung.

“Masyarakat Papua Barat Daya bahkan publik Indonesia menjadi bingung, pandangan mana sebenarnya yang mewakili pemerintah? Apakah Menteri ESDM ataukah Menteri Lingkungan Hidup?” tuturnya.

“Pemerintah daerah menjadi bingung bahkan menjadi sasaran amukan, fitnahan, bahkan cacian dan makian masyarakat yang kecewa atas ketidaksinkronan atas fakta yang terjadi,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa kondisi ini harus segera disikapi langsung oleh otoritas yang lebih tinggi, yaitu Presiden Prabowo Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden harus segera mengambil langkah-langkah penyelamatan lingkungan Geopark Wisata Dunia di raja Ampat tersebut,” pungkasnya.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah