PROTIMES.CO – Partai Golkar mengambil langkah hukum terhadap dua tokoh yang dinilai telah melontarkan tuduhan terkait dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Melalui Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham), Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra.
Langkah tersebut diumumkan dalam konferensi pers resmi Bakumham Partai Golkar. Somasi dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong yang dinilai merugikan nama baik Bahlil serta institusi Partai Golkar.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah pernyataan dan konten yang disampaikan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV mengaitkan Bahlil dengan dugaan skandal penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Golkar Persoalkan Tiga Tuduhan Terhadap Bahlil
Dalam konferensi pers tersebut, Bakumham Partai Golkar mempersoalkan sejumlah narasi yang mengaitkan Bahlil dengan perkara penyadapan presiden.
Sedikitnya terdapat tiga poin pernyataan yang menjadi sorotan tim advokasi Partai Golkar.
Pertama, dugaan keterlibatan Bahlil dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kedua, narasi yang menyebut Bahlil ikut menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus penyadapan sebelum penangkapan mereka.
Ketiga, tudingan bahwa Bahlil melakukan kriminalisasi dalam proses memperoleh jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Bakumham menilai pernyataan-pernyataan tersebut telah melampaui batas kritik dan berpotensi mencemarkan nama baik seseorang maupun institusi partai.
Sebelumnya, Bahlil sendiri telah membantah tuduhan keterlibatannya dalam kasus penyadapan. Ia bahkan menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan dan meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.
Tenggat 3X24 Jam, Golkar Aancam Tempuh Jalur Hukum
Dalam somasi terbuka tersebut, Bakumham Partai Golkar memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra.
Keduanya diminta mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menghapus atau melakukan take down terhadap konten terkait, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia dan seluruh kader Partai Golkar.
Permintaan tersebut disampaikan agar dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak.
Bakumham menegaskan, apabila somasi tidak diindahkan hingga batas waktu yang diberikan, pihaknya siap melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Langkah hukum ini menambah babak baru polemik dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik.
Kini, publik menantikan respons Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra terhadap somasi Partai Golkar tersebut.
Apakah persoalan ini akan berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf, atau justru berlanjut ke proses hukum?.
Be First to Comment