PROTIMES.CO – Situasi politik nasional kembali memanas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Aksi tersebut berlangsung tegang setelah sejumlah demonstran berupaya melakukan penyegelan secara simbolis terhadap kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketegangan terjadi ketika massa berhadapan dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang. Aksi saling dorong sempat mewarnai demonstrasi saat peserta aksi berusaha mendekati pintu masuk kantor.
Dalam aksinya, massa mendesak Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Mereka mempersoalkan keabsahan persyaratan pencalonan Gibran, terutama terkait polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi perdebatan setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, pihak kepolisian mengerahkan 73 personel untuk mengamankan aksi tersebut. Demonstrasi diikuti sekitar 50 orang dan berlangsung di kawasan Kebon Sirih.
Pihak Istana melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, sempat menawarkan ruang dialog kepada para demonstran. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh massa aksi.
MUHAMMADIYAH DAN JIMLY BUKA SUARA, DASCO TUNGGU PUTUSAN MA
Gelombang desakan terhadap Gibran turut mendapat perhatian sejumlah tokoh nasional.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa persoalan politik terkait wacana pemakzulan merupakan ranah DPR RI. Ia mengingatkan agar seluruh proses tetap mengacu pada konstitusi serta mempertimbangkan stabilitas dan kemaslahatan masyarakat.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mendorong pimpinan partai politik di DPR agar merespons perkembangan persoalan tersebut dengan berpedoman pada keputusan hukum yang relevan.
Di parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah kelembagaan.
Dasco menyebut DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas usulan pemakzulan Gibran secara resmi.
Dengan demikian, proses politik tersebut masih harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Be First to Comment