PROTIMES.CO – Situasi politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi mengejutkan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menggelar pertemuan tertutup pada Selasa pagi.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan itu, Gibran disebut menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika politik yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri,” ungkap Prasetyo Hadi.
Pernyataan Mensesneg tersebut langsung menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya pihak Istana mengonfirmasi adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran dengan Presiden Prabowo.
PRABOWO TIDAK MENOLAK, GIBRAN MINTA KESEMPATAN BUKTIKAN DOKUMEN
Prasetyo Hadi juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden.
Gibran sendiri disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati keinginan tersebut dan menghargai proses hukum yang akan ditempuh.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang pembicaraan serius antara Presiden dan Wakil Presiden.
DPR BELUM TERIMA PENGUNDURAN DIRI, GIBRAN MASIH MENJABAT WAPRES
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Puan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai kemungkinan pengunduran diri sebelum terdapat pernyataan resmi dan proses konstitusional yang jelas.
Sementara itu, DPR juga tengah menerima perkembangan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota parlemen terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Perlu dibedakan bahwa penyampaian niat untuk mengundurkan diri belum sama dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku.
Pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi konstitusional dan harus mengikuti ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
Dengan demikian, perkembangan politik berikutnya akan bergantung pada keputusan Gibran, sikap Presiden Prabowo, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
Pernyataan Mensesneg hari ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika hubungan Presiden dan Wakil Presiden di tengah meningkatnya tekanan politik nasional.
Be First to Comment