Ketua panitia konferensi, Syaifullah, menyatakan bahwa para peserta merekomendasikan agar pesantren bisa beradaptasi dengan perubahan tradisi yang baru.
Posts tagged as “pendidikan”
Jazilul mengatakan anggaran untuk pesantren masih sangat minim dibanding lembaga pendidikan lainnya. Pesantren juga tidak boleh dianaktirikan lagi.
Mu’ti menjelaskan bahwa tradisi pesantren saat ini tidak hanya melahirkan ahli agama, tetapi juga menjadi ruang dialog antara Islam tradisional dan modern.
Menag Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya tidak ingin ada kesenjangan di antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren.
Lalu Ari menekankan bahwa pesantren telah lama menjadi benteng pendidikan, moral, dan budaya. Oleh karena itu, transformasinya harus menjadi agenda bersama.
Transformasi dan inovasi itu, sebut Ma’ruf Amin, hanya bisa terwujud jika dibarengi dengan sikap serta cara pandang yang benar dari para pemangku pesantren.
Cak Imin mengajak pesantren untuk melakukan adaptasi dengan kemajuan teknologi, karena teknologi sangat mempengaruhi dakwah.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa pesantren harus terus berbenah dan melakukan transformasi dalam pendidikan.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal implementasi program ini melalui dukungan kebijakan dan anggaran.
Abdul Mu’ti menyatakan bahwa hak atas pendidikan merupakan amanat konstitusi nasional dan sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut ASEAN perlu menjadikan persoalan ATS sebagai isu regional yang ditangani secara terpadu.
PROTIMES.CO – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk secara tegas menjamin peningkatan kualitas…
JPPI menilai putusan MK yang mengharuskan pendidikan dasar tanpa biaya untuk sekolah swasta pun harus dibarengi dengan langkah konkret dari Presiden Prabowo.
Pemerintah diminta mengintegrasikan sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid dan pengalokasian anggaran pendidikan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengingatkan bahwa perintah tersebut menuntut keterlibatan lintas kementerian yang hanya bisa dikomandoi oleh Presiden.
Pendidikan dasar gratis tidak boleh hanya berlaku di sekolah negeri. Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta yang memenuhi syarat.
Menurut MK, mekanisme bantuan operasional dan subsidi ke sekolah swasta harus dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi.
Putusan MK menguatkan pentingnya memasukkan komponen seperti gaji pendidik sebagai bagian integral dalam perhitungan anggaran pendidikan nasional.
Dengan demikian, sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar berhak atas dukungan anggaran dari pemerintah untuk menjamin pendidikan bebas biaya.
MK menilai penting untuk menyempurnakan kalimat dalam Pasal 34 Ayat (2) UU Sisdiknas agar menyebut “sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya”.
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus secara konkret diarahkan untuk menjamin hak pendidikan dasar tanpa pungutan, tanpa membedakan jenis sekolahnya.
Putusan ini mendorong perubahan paradigma perencanaan anggaran pendidikan nasional dan daerah agar lebih berpihak pada prinsip keadilan dan pemerataan akses.
Putusan ini merespons permohonan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menggugat eksklusivitas pemenuhan wajib belajar di sekolah negeri.
MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta.
Filep Wamafma mengapresiasi putusan MK yang menegaskan kewajiban negara untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun
Melalui putusan terkait Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan pendidikan dasar gratis juga harus berlaku di sekolah swasta.
Lalu Ari menekankan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan yang selama ini diperjuangkan oleh Komisi X dan Fraksi PKB DPR RI.
Rivqy Abdul Halim menyampaikan bahwa PKB meminta agar pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan pada perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga.
Anggota Komisi X DPD RI I Nyoman Parta menyebut putusan terkait pendidikan dasar dibuat gratis sebagai langkah progresif yang telah lama dinantikan masyarakat.
Menlu Sugiono dan Dubes Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
Khoirudin menilai pemutihan ijazah bukan hanya memberi keadilan, tetapi juga membuka akses kesempatan kerja dan studi lanjutan bagi warga yang terdampak.
Menurut Khoirudin, beasiswa luar negeri merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Ibnu menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam membentuk budaya antikorupsi sejak dini, mulai dari mengajarkan kejujuran hingga menolak menyontek.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa pendidikan merupakan jalur paling strategis untuk membentuk karakter antikorupsi di kalangan generasi muda.
Pramono Anung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif bagi semua warga negara.
Membacakan pidato Mendikdasmen, Pramono menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya hak asasi setiap warga negara, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat.
Pemprov DKI bersama Baznas Bazis DKI bertekad menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat. Pramono menargetkan 6.652 ijazah akan dituntaskan pada 2025.
Pendirian Rumah Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan dan memperluas diplomasi pendidikan serta budaya Indonesia di kancah global.
JPPI menilai praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya hingga orang tua yang terjerat pinjol demi biaya sekolah adalah bukti komersialisasi pendidikan.
Di Hari Pendidikan Nasional, Habib Aboe menyoroti masih banyaknya guru, terutama di daerah terpencil, yang menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Regionan.
Lalu Ari menyatakan bahwa Hardiknas 2025 harus dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Masih banyak PR yang harus diselesaikan.
JPPI menyoroti rendahnya integritas pendidikan yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
Pendidikan, kata Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, adalah hak konstitusional, bukan layanan berbayar yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu.
Posko Pengaduan Daring, yang dibuka sejak 14 Maret hingga 31 Juli nanti, menjadi salah satu bentuk pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan SNPMB.
Program ini menyasar lulusan dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terkendala biaya administrasi di sekolah atau kampus hingga tidak bisa mengambil ijazah.
Salah satu penyebab penurunan tingkat integritas pendidikan adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Di antaranya, penyalahgunaan dana BOS.
Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Ia berencana menghadiri program pemutihan ijazah tahap kedua.
Wamen Diana dinobatkan sebagai salah satu perempuan inspirasi karena telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur olahraga di Indonesia.
Sarjoko mengungkap bahwa KJP Plus merupakan komitmen DKI untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani oleh biaya.
KJP Plus dirancang tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai mekanisme terkontrol untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk pendidikan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko menegaskan bahwa pencairan dana KJP Plus dilakukan secara bertahap mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.
Ledia Hanifa Amaliah mengatakan penjurusan di SMA merupakan langkah yang logis dan wajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pembangunan infrastruktur pendidikan dalam program Sekolah Rakyat yang digagas presiden.
Menurut Pramono, santri Gontor dikenal berwawasan luas dan menjadi pemimpin nasional. Ia berharap para santri bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.
Dalam sambutannya, Pramono juga berharap para santri dapat menjadi duta Jakarta yang membawa citra positif, memiliki akhlak baik, dan semangat belajar tinggi.
Diketahui tukin dosen itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikti Saintek.
Ketua IKPM Jakarta Masrur juga mengapresiasi langkah Gubernur Pramono yang memberikan beasiswa secara khusus kepada seorang santri yang bernama Ajwad.
Gubernur Pramono berharap agar bantuan KJP dan KJMU benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa untuk mendukung prestasi akademik mereka.
Lalu Ari sepakat dengan Mendikdasmen, bahwa study tour adalah program sekolah yang bertujuan untuk menambah pengalaman siswa dengan mengunjungi sebuah tempat.
KJP Plus bertujuan memperluas akses pendidikan bagi pelajar dari keluarga tidak mampu di Jakarta. Banyak siswa dan orangtua mengaku terbantu dengan program ini.
Anita menyebut KJP Plus sangat membantu meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anaknya, Fauzi. Ia berharap sistem terus diperbaiki.
Pramono menegaskan, peningkatan jumlah penerima bantuan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memprioritaskan pendidikan.
Selain bantuan finansial, KJP Plus kali ini dilengkapi dengan fasilitas akses gratis ke berbagai tempat wisata edukatif seperti TMII, Ragunan, dan lainnya.
Gubernur Pramono menyatakan bahwa KJP Plus merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam mendukung pendidikan warga, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Universitas Sunan Gresik menjadi bentuk nyata dukungan terhadap langkah besar pemerintah untuk melahirkan SDM unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Tata kelola guru nasional yang dimaksud meliputi rekrutmen guru, pengangkatan, distribusi, penentuan karir, pembayaran gaji, tunjangan, dan aspek lainnya.
Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan Pemprov DKI hanya memberikan dukungan.
Pramono mengatakan kebijakan penambahan kuota penerima KJMU diambil demi meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan jaminan pendidikan tinggi bagi warga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk merenovasi kantin-kantin sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Mensos Saifulla Yusuf menegaskan kehadiran Sekolah rakyat merupakan langkah negara dalam memuliakan warga miskin serta memfasilitasi kebangkitan wong cilik.
Ombudsman RI menggelar diskusi publik dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, termasuk di sektor pendidikan tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani optimis Presiden Prabowo Subianto tidak akan memangkas anggaran dasar dan bantuan sosial (bansos) pendidikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berdampak terhadap dana BOS madrasah.
Kiai Maman mengatakan, dengan adanya Direktorat Jenderal Pesantren, berbagai program pembinaan dan pemberdayaan pesantren dapat lebih terkoordinasi dan terarah.
Habib menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan seharusnya difokuskan pada hal-hal non-pokok, yang tidak memengaruhi kualitas layanan publik.
JPPI meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan pendidikan bebas biaya dan berkualitas di Papua daripada hanya berfokus pada program Makan Bergizi Gratis.
Para siswa melakukan demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai tidak menjawab permasalahan utama pendidikan di Papua.
Menurut Menag Nasaruddin, PPG akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta meningkatkan profesionalisme guru.
JPPI menilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran.
Lalu Ari menyebut ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu KIP Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran.
Dalam jangka pendek, pemangkasan anggaran berdampak negatif pada sektor pariwisata & akademik. Namun, hal ini dapat dialokasikan ke sektor yang lebih prioritas.
Menurutnya, tunjangan guru merupakan kebutuhan mendasar, sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara kepada para pendidik yang mencerdaskan anak bangsa.
Menurutnya, anggaran bidang pendidikan yang diurus oleh Kementerian Pendidikan sangat kecil, hanya sekitar Rp92 triliun dari 20% anggaran pendidikan.
Nyoman Parta mengatakan, pembayaran tukin ini berkaitan dengan demonstrasi yang digelar Aliansi Dosen di Istana Merdeka pada Senin, 3 Februari 2025 lalu.
Menjawab tantangan tersebut, Politeknik Jakarta International Hotels School menghadirkan program pendidikan yang berfokus pada keamanan siber (cyber security).
Dalam acara yang digagas bersama Kemendikdasmen ini, Hetifah mengungkapkan pentingnya penguasaan bahasa Inggris oleh guru-guru di Indonesia.
Lalu Ari meminta pemerintahan Prabowo memprioritaskan program renovasi sekolah dan persiapan ujian nasional (UN) yang akan digelar pada tahun 2026.
Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kejadian bangunan sekolah ambruk. Menurutnya, Indonesia masih memiliki masalah pendidikan yang harus segera dibenahi.
Pemkot Balikpapan diminta berkolaborasi dengan sekolah swasta yang diminati masyarakat dan dipantau DPRD.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan segera mencairkan bantuan sosial biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I untuk bulan Januari hingga Juni 2024 secara bertahap