Ombudsman RI Soroti Keamanan dan Ketersediaan LPG 3 Kg di Daerah
Ombudsman menegaskan bahwa perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting demi keamanan dan ketersediaannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ombudsman RI Desak Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg
Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Ombudsman dalam distribusi LPG 3 kg, yakni mekanisme penyaluran, sasaran penerima, dan perubahan tata kelola.
Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026
Berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, mulai dari integrasi data hingga program-program pemberdayaan.
Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi dalam Coretax
Ada tiga potensi maladministrasi dalam Coretax. Yaitu ketidakefektifan sistem, penyimpangan prosedur, dan risiko layanan tidak dapat diakses pengguna.
Wajib Pajak Keluhkan Bug di Coretax, Ombudsman RI Desak Perbaikan
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diatasi, Coretax berpotensi mengalami maladministrasi.
Ombudsman RI Ungkap Maladministrasi Legalitas Lahan di Tembesi Tower, Batam
Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas lahan dan penataan kawasan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Polri dan PBNU Perkuat Sinergi untuk Jaga Keberagaman dan Tangkal Radikalisme
Dengan adanya sinergi antara Polri dan PBNU, diharapkan keberagaman dan toleransi di Indonesia semakin kuat, serta ancaman radikalisme dapat ditekan.
Polri dan PBNU Berupaya Tangani Kekerasan di Lembaga Pendidikan
Polri dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat menjalin kerja sama untuk menangani kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan.
OIKN Dapat Anggaran Rp5,2 T, Indrajaya: Pembangunan IKN Amanat UU
Indrajaya mengatakan, pembangunan IKN adalah amanat Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022. Dan sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.
Raker di Komisi V DPR, Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Disepakati Rp50,48 Triliun
Raker Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyepakati Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 sebesar Rp50,48 triliun.
Opini
Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026
Berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, mulai dari integrasi data hingga program-program pemberdayaan.
Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi dalam Coretax
Ada tiga potensi maladministrasi dalam Coretax. Yaitu ketidakefektifan sistem, penyimpangan prosedur, dan risiko layanan tidak dapat diakses pengguna.
Wajib Pajak Keluhkan Bug di Coretax, Ombudsman RI Desak Perbaikan
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diatasi, Coretax berpotensi mengalami maladministrasi.
Ombudsman RI Ungkap Maladministrasi Legalitas Lahan di Tembesi Tower, Batam
Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas lahan dan penataan kawasan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Polri dan PBNU Perkuat Sinergi untuk Jaga Keberagaman dan Tangkal Radikalisme
Dengan adanya sinergi antara Polri dan PBNU, diharapkan keberagaman dan toleransi di Indonesia semakin kuat, serta ancaman radikalisme dapat ditekan.
Polri dan PBNU Berupaya Tangani Kekerasan di Lembaga Pendidikan
Polri dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat menjalin kerja sama untuk menangani kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan.
OIKN Dapat Anggaran Rp5,2 T, Indrajaya: Pembangunan IKN Amanat UU
Indrajaya mengatakan, pembangunan IKN adalah amanat Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022. Dan sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.
Raker di Komisi V DPR, Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Disepakati Rp50,48 Triliun
Raker Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyepakati Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 sebesar Rp50,48 triliun.
Dukung Efisiensi Anggaran, Ariza Patria: Sejalan dengan Komitmen Kementerian Desa
Ariza menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara optimal dan tepat sasaran.
Soal Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Tak Pangkas Beasiswa Pendidikan
Lalu Ari menyebut ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu KIP Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran.
