Dukung Efisiensi Anggaran, Ariza Patria: Sejalan dengan Komitmen Kementerian Desa
Ariza menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara optimal dan tepat sasaran.
Soal Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Tak Pangkas Beasiswa Pendidikan
Lalu Ari menyebut ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu KIP Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran.
Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025
Hilman menyebut bahwa Keppres Nomor 6 tahun 2025 mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) per embarkasi.
Hukuman Harvey Moeis Diperberat, Rano Alfath Apresiasi Putusan PT DKI Jakarta
Diketahui Majelis Hakim PT DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara serta menaikkan kewajiban uang pengganti menjadi Rp420 miliar.
Golkar Apresiasi Langkah Pemerintah Prabowo Tetapkan HPP GKP Rp6.500
Firman Soebagyo mengapresiasi langkah pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun, DPR: Tamparan Buat Kejaksaan
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengungkap bahwa keputusan hakim pada tingkat banding terhadap kasus Harvey Moeis harus dihormati.
Soal Efisiensi Anggaran, Menteri P2MI: Pelayanan Tetap Jalan
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memastikan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia tetap berjalan meskipun terjadi efisiensi anggaran.
Belum Ada Surat dari Menkeu, Komisi IV DPR Tunda Persetujuan Anggaran Mitra
Komisi yang dipimpin Legislator Titiek Soeharto itu tegas meminta pemerintah untuk memberi penjelasan jika K/L yang menjadi mitranya terkena efisiensi anggaran.
PKB Minta Pembangunan IKN Dilanjutkan: Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo
Anggota Komisi II DPR RI Gus Khozin mengatakan bahwa pembangunan proyek IKN dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen negara dalam pemindahan ibu kota negara.
Pemerintah Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat untuk Hindari Konflik
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa percepatan proses pendaftaran tanah ulayat penting dalam menghindari konflik pertanahan di masa depan.
Opini
Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025
Hilman menyebut bahwa Keppres Nomor 6 tahun 2025 mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) per embarkasi.
Hukuman Harvey Moeis Diperberat, Rano Alfath Apresiasi Putusan PT DKI Jakarta
Diketahui Majelis Hakim PT DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara serta menaikkan kewajiban uang pengganti menjadi Rp420 miliar.
Golkar Apresiasi Langkah Pemerintah Prabowo Tetapkan HPP GKP Rp6.500
Firman Soebagyo mengapresiasi langkah pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun, DPR: Tamparan Buat Kejaksaan
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengungkap bahwa keputusan hakim pada tingkat banding terhadap kasus Harvey Moeis harus dihormati.
Soal Efisiensi Anggaran, Menteri P2MI: Pelayanan Tetap Jalan
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memastikan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia tetap berjalan meskipun terjadi efisiensi anggaran.
Belum Ada Surat dari Menkeu, Komisi IV DPR Tunda Persetujuan Anggaran Mitra
Komisi yang dipimpin Legislator Titiek Soeharto itu tegas meminta pemerintah untuk memberi penjelasan jika K/L yang menjadi mitranya terkena efisiensi anggaran.
PKB Minta Pembangunan IKN Dilanjutkan: Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo
Anggota Komisi II DPR RI Gus Khozin mengatakan bahwa pembangunan proyek IKN dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen negara dalam pemindahan ibu kota negara.
Pemerintah Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat untuk Hindari Konflik
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa percepatan proses pendaftaran tanah ulayat penting dalam menghindari konflik pertanahan di masa depan.
Pendaftaran Tanah Ulayat, Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat
Dalam rapat bersama DPD RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan bahwa tanah ulayat yang sudah terdaftar dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi lokal.
Kampung REDAM, Mengubah Daerah Konflik Menjadi Pusat Rekonsiliasi dan Edukasi HAM
Kampung REDAM nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili berbagai kelompok sosial yang sebelumnya berkonflik.
