
Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Kecewa atas Putusan Hakim Praperadilan
Todung Mulya Lubis, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya berharap putusan hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam menolak gugatan tersebut.
Hakim Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto, Status Tersangka Tetap Berlaku
Hakim tunggal Djuyamto, dalam sidang yang digelar pada Kamis, menegaskan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima.
Sejahterakan Guru, Kemenag Akan Gelar PPG untuk 95.367 guru PAI
Menurut Menag Nasaruddin, PPG akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta meningkatkan profesionalisme guru.
Bertemu Prabowo, Cak Imin Ungkap Ada Tawaran untuk Berkoalisi Permanen
Cak Imin menegaskan PKB siap mendukung gagasan koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pembangunan Indonesia.
Soal Alokasi Anggaran Pendidikan, JPPI Beri Peringatan Darurat
JPPI menilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran.
Wamen P2MI: Program Magang di Luar Negeri Masuk Bagian Pekerja Migran
Masuknya program magang ke luar negeri ke dalam bagian pekerja migran bertujuan agar peserta magang dapat terdata di Kementerian P2MI dan bisa dilindungi.
Marak Spekulan Tanah, Pemerintah Diminta Cek Track Record Investor IKN
Pemerintah diminta melakukan pengecekan track record investor yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan banyak investor yang juga merupakan spekulan tanah.
Anggaran OIKN dan Kementerian PU Ditambah, M. Toha: Harus Sinergi Bangun IKN
Mohammad Toha meminta Kementerian PU dan OIKN bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN menyusul kembali ditambahnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan.
Perangi Kasus Kekerasan di Pesantren, PBNU Upayakan MoU dengan Kepolisian
Alissa Wahid mengungkap bahwa PBNU telah mengambil langkah konkret dalam menangani kasus kekerasan di pesantren, termasuk dengan membentuk satuan tugas khusus.
PBNU Gandeng Polri, Dorong Percepatan Penanganan Kekerasan di Pesantren
Lewat kerja sama ini, PBNU dan Polri berharap dapat mempercepat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren.
Opini
Sejahterakan Guru, Kemenag Akan Gelar PPG untuk 95.367 guru PAI
Menurut Menag Nasaruddin, PPG akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta meningkatkan profesionalisme guru.
Bertemu Prabowo, Cak Imin Ungkap Ada Tawaran untuk Berkoalisi Permanen
Cak Imin menegaskan PKB siap mendukung gagasan koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pembangunan Indonesia.
Soal Alokasi Anggaran Pendidikan, JPPI Beri Peringatan Darurat
JPPI menilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran.
Wamen P2MI: Program Magang di Luar Negeri Masuk Bagian Pekerja Migran
Masuknya program magang ke luar negeri ke dalam bagian pekerja migran bertujuan agar peserta magang dapat terdata di Kementerian P2MI dan bisa dilindungi.
Marak Spekulan Tanah, Pemerintah Diminta Cek Track Record Investor IKN
Pemerintah diminta melakukan pengecekan track record investor yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan banyak investor yang juga merupakan spekulan tanah.
Anggaran OIKN dan Kementerian PU Ditambah, M. Toha: Harus Sinergi Bangun IKN
Mohammad Toha meminta Kementerian PU dan OIKN bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN menyusul kembali ditambahnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan.
Perangi Kasus Kekerasan di Pesantren, PBNU Upayakan MoU dengan Kepolisian
Alissa Wahid mengungkap bahwa PBNU telah mengambil langkah konkret dalam menangani kasus kekerasan di pesantren, termasuk dengan membentuk satuan tugas khusus.
PBNU Gandeng Polri, Dorong Percepatan Penanganan Kekerasan di Pesantren
Lewat kerja sama ini, PBNU dan Polri berharap dapat mempercepat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren.
Ombudsman RI Soroti Keamanan dan Ketersediaan LPG 3 Kg di Daerah
Ombudsman menegaskan bahwa perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting demi keamanan dan ketersediaannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ombudsman RI Desak Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg
Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Ombudsman dalam distribusi LPG 3 kg, yakni mekanisme penyaluran, sasaran penerima, dan perubahan tata kelola.




















