Headline

Menlu Sugiono menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi Dubes Maroko Ouadia selama menjalankan tugasnya di Indonesia sejak Januari 2017.

Indrajaya mengatakan preman yang berkedok ormas jelas bukanlah ormas. Sebab, keberadaan mereka tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam UU.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinannya dan berharap pemerintah India dan Pakistan dapat menahan diri demi meredakan tensi konflik.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui MoU tentang pengembangan dan penguatan koperasi dalam mendukung optimalisasi sektor pariwisata di Desa Widosari.

Setelah dua dekade lebih berlalu, kasus dugaan eksploitasi anak dalam OCI berpeluang diselidiki kembali. Komnas HAM didesak untuk menggunakan mandatnya.

Tindakan eksploitasi terhadap anak-anak yang terjadi dalam operasi OCI sejak era 1970-an patut dipertimbangkan sebagai Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Situasi ini membuat kasus OCI menjadi contoh nyata betapa lemahnya sistem dokumentasi dan pengawasan hukum di masa lalu, khususnya dalam perlindungan anak.

TGPF juga diperlukan karena status hukum OCI yang tidak jelas. Selama beroperasi, OCI tidak berbadan hukum, menyulitkan proses penetapan tanggung jawab formal.

Dalam laporan terbaru Kementerian HAM, disebutkan bahwa pendiri OCI, yakni HM dan keluarganya, juga tercatat sebagai pendiri dan pemilik TSI.

Ali Ahmad mengatakan, Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang sukses mengelola ormas, seperti Singapura yang memiliki peraturan yang jelas dan ketat.