Isu Pembubaran DKPP, Mantan Pejabat DKPP Ngadu ke MK
Melalui kuasa hukum, mereka menggugat Pasal 162 dan Pasal 163 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemilu yang mengatur tentang keberadaan Sekretariat DKPP.
Kebijakan Barak Militer Jadi Bukti Kemendikdasmen Gagal Didik Anak Bangsa
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
Desa Wisata Harus Jadi Episentrum Ekonomi Baru, Buka Lapangan Kerja
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa desa wisata harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Kementerian PU Perkuat Program Padat Karya 2025, Serap 138.000 Tenaga Kerja
Padat karya ditargetkan menyerap sekitar 138.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil.
Wamenkop Jadi Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih
Wamenkop Ferry ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2025.
Siswa Keracunan MBG Bertambah, DPR Desak Tingkatkan Kewaspadaan
Nihayatul Wafiroh mengimbau seluruh SPPG sebagai pengelola makanan MBG untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penerapan standar kebersihan yang ketat.
Ketiadaan Legalitas OCI Perumit Penegakan Hukum
Dalam laporan Kementerian HAM tertanggal Mei 2025, disebutkan bahwa OCI baru berbadan hukum pada tahun 2010 dengan nama Safari Jaya Karya.
Perbedaan Keterangan OCI dan Korban Perlu Audit Independen
Audit independen dalam pengusutan kasus OCI ini akan sangat penting untuk mengurai kebenaran di balik peristiwa yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Mantan Pemain Sirkus OCI Masih Menanti Reunifikasi dengan Keluarga
Kementerian HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa mayoritas mantan pemain sirkus OCI tidak memiliki informasi tentang asal-usul keluarga mereka.
Kebuntuan Hukum Hambat Pengungkapan Kasus OCI
Kementerian HAM menyebut minimnya arsip administratif dan tidak jelasnya status badan hukum OCI menyulitkan upaya penetapan subjek hukum yang bertanggung jawab.
Opini
Desa Wisata Harus Jadi Episentrum Ekonomi Baru, Buka Lapangan Kerja
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa desa wisata harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Kementerian PU Perkuat Program Padat Karya 2025, Serap 138.000 Tenaga Kerja
Padat karya ditargetkan menyerap sekitar 138.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil.
Wamenkop Jadi Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih
Wamenkop Ferry ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2025.
Siswa Keracunan MBG Bertambah, DPR Desak Tingkatkan Kewaspadaan
Nihayatul Wafiroh mengimbau seluruh SPPG sebagai pengelola makanan MBG untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penerapan standar kebersihan yang ketat.
Ketiadaan Legalitas OCI Perumit Penegakan Hukum
Dalam laporan Kementerian HAM tertanggal Mei 2025, disebutkan bahwa OCI baru berbadan hukum pada tahun 2010 dengan nama Safari Jaya Karya.
Perbedaan Keterangan OCI dan Korban Perlu Audit Independen
Audit independen dalam pengusutan kasus OCI ini akan sangat penting untuk mengurai kebenaran di balik peristiwa yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Mantan Pemain Sirkus OCI Masih Menanti Reunifikasi dengan Keluarga
Kementerian HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa mayoritas mantan pemain sirkus OCI tidak memiliki informasi tentang asal-usul keluarga mereka.
Kebuntuan Hukum Hambat Pengungkapan Kasus OCI
Kementerian HAM menyebut minimnya arsip administratif dan tidak jelasnya status badan hukum OCI menyulitkan upaya penetapan subjek hukum yang bertanggung jawab.
Kasus OCI dan Jejak Pertautan dengan Taman Safari Indonesia
Laporan Kementerian HAM menyebutkan bahwa pendiri OCI dan TSI adalah orang yang sama. Pemain OCI juga disebut pernah tampil di panggung pertunjukan TSI.
Dukung E-Voting untuk Pemilu 2029, Komisi II: Bisa Pangkas Biaya
Menurut Edo, e-voting menjadi mekanisme pemilu yang lebih aman, efektif, dan adaptif di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini.
