🕌✨ SAFARI ZIARAH HAUL SOLO 1448 H ✨🕌
Mari bersama menapaki jejak para ulama dan habaib, menghadiri Haul Akbar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115, serta mempererat cinta kepada Rasulullah ﷺ dan para pewarisnya.
📅 2 – 4 Oktober 2026
✨ Bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi perjalanan hati untuk menambah ilmu, adab, mahabbah, dan keberkahan.
⚠️ Kuota terbatas. Segera amankan kursi Anda sebelum penuh.
📲 Informasi & Pendaftaran:
0851-8687-1235
“Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Ahlan wa Sahlan Calon Mahasiswa Baru! Mari bergabung bersama STIT Insan Kamil Bogor, kampus yang berkomitmen mencetak pendidik profesional berakhlak mulia dan berwawasan Islam rahmatan lil ‘alamin. Murah dan Terjangkau!!!
Pilihan Program Studi: 👇🏻
- Pendidikan Agama Islam
- Ekonomi Syari’ah
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
🌸 Nikmati berbagai Program Beasiswa Unggulan dengan beragam fasilitas menarik.
💻 Segera daftarkan diri melalui link berikut:
👉 https://stitinsankamil.sevimaplatform.com/spmbfront/
JPPI: Salah Kelola Anggaran Pendidikan, Presiden Harus Lakukan Reformasi
JPPI menilai putusan MK yang mengharuskan pendidikan dasar tanpa biaya untuk sekolah swasta pun harus dibarengi dengan langkah konkret dari Presiden Prabowo.
Pendidikan Gratis Wajib Diterapkan di Sekolah Swasta
Pemerintah diminta mengintegrasikan sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid dan pengalokasian anggaran pendidikan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
JPPI: Presiden Harus Ambil Alih Tanggung Jawab Implementasi Putusan MK
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengingatkan bahwa perintah tersebut menuntut keterlibatan lintas kementerian yang hanya bisa dikomandoi oleh Presiden.
Putusan MK: Pendidikan Gratis Tak Lagi Monopoli Sekolah Negeri
Pendidikan dasar gratis tidak boleh hanya berlaku di sekolah negeri. Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta yang memenuhi syarat.
Dari Forum UN Tourism hingga Diplomasi Rasa: Wamenpar Promosikan Indonesia di Madrid
Wamenpar Ni Luh mengatakan bahwa agenda pertama dalam kunjungan kerjanya adalah mewakili Indonesia dalam UN Tourism Executive Council 123rd Session.
Opini
PKS: Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Persatuan dan Waspada Ancaman Ideologi
Habib Aboe Bakar mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah dan tetap waspada terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Budi Arie: Kopdes Merah Putih Sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila
Menkop menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih menjadi alat perjuangan bagi pemerintah untuk melawan pihak-pihak yang merenggut kesejahteraan masyarakat.
Papua Barat dan Papua Barat Daya Antusias Sambut Kopdes Merah Putih, Yandri: Tingkatkan Kesejahteraan
Mendes mengaku sangat optimistis pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini dapat segera terealisasi.
Percepat Mobilitas dan Peluang Ekonomi Baru, Kementerian PU Percepat Konstruksi Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar menjelaskan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dilaksanakan oleh PT Jasamarga Jogja Bawen selaku BUJT.
Mendes Sebut Kopdes Merah Putih Solusi Keadilan Ekonomi di Papua
Mendes Yandri menegaskan bahwa perekonomian yang stabil, berkeadilan, dan merata merupakan salah satu tujuan pokok kebijakan ekonomi Kopdes/Kel Merah Putih.
MK: Negara Wajib Biayai Pendidikan Dasar Swasta Demi Keadilan Sosial
Menurut MK, mekanisme bantuan operasional dan subsidi ke sekolah swasta harus dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi.
Dana Pendidikan 20% dari APBN dan APBD Wajib Realistis dan Tepat Sasaran
Putusan MK menguatkan pentingnya memasukkan komponen seperti gaji pendidik sebagai bagian integral dalam perhitungan anggaran pendidikan nasional.
MK: Negara Tak Boleh Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta dalam Wajib Belajar Gratis
Dengan demikian, sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar berhak atas dukungan anggaran dari pemerintah untuk menjamin pendidikan bebas biaya.
Sekolah Swasta Kini Memungkinkan Terima Siswa Tanpa Biaya, MK Jamin Kepastian Hukum
MK menilai penting untuk menyempurnakan kalimat dalam Pasal 34 Ayat (2) UU Sisdiknas agar menyebut “sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya”.
