PROTIMES.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kendaraan kelebihan muatan atau over dimension over load (ODOL) menjadi salah satu penyebab utama kerugian negara dan kecelakaan lalu lintas.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa dampak ODOL tidak hanya mengancam keselamatan, tapi juga membebani keuangan negara hingga Rp42 triliun per tahun.
AHY menyebutkan, kendaraan ODOL merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas tertinggi kedua setelah sepeda motor. Berdasarkan data Bappenas, angkutan barang menyumbang sekitar 10,5% kecelakaan lalu lintas.
“Seringkali ODOL menyebabkan rem blong, mengakibatkan luka berat bahkan korban jiwa. Ini bukan takdir, tapi bisa dicegah,” ujar AHY dalam di Kantor Kemenko Infra
Selain dampak kecelakaan, kendaraan ODOL juga merusak infrastruktur vital seperti jalan tol dan jalan arteri utama. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana besar untuk perawatan dan perbaikan jalan.
“Negara harus mengalokasikan Rp42 triliun per tahun hanya untuk perbaikan jalan akibat beban ODOL,” ungkap AHY.
Dalam konteks keselamatan publik, AHY menilai perlunya pendekatan menyeluruh dalam menekan peredaran kendaraan ODOL.
Ia menyatakan, tidak cukup hanya penegakan hukum, tapi juga perlu keterlibatan aktif dari pelaku usaha dan pemerintah daerah.
Untuk itu, pemerintah tengah menyusun kebijakan komprehensif menuju implementasi Zero ODOL pada 2026.
Koordinasi lintas sektor menjadi langkah awal dalam memastikan peralihan ini berjalan adil dan berimbang.
AHY juga mengakui adanya dilema antara keselamatan dan efisiensi logistik. Penghapusan ODOL diprediksi akan menggandakan biaya angkut barang, sehingga perlu mitigasi risiko ekonomi bagi pelaku usaha.
Sebagai solusi, pemerintah tengah merancang skema insentif dan disinsentif untuk mendukung transisi Zero ODOL.
Insentif tersebut bisa berupa subsidi BBM atau keringanan uang muka untuk pembelian kendaraan logistik sesuai standar.
Dengan target 2026 sebagai tahun bebas ODOL, pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga memperkuat daya tahan infrastruktur nasional dan efisiensi ekonomi jangka panjang.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
