PROTIMES.CO – DPR meminta Kementerian PPPA serta Kementerian Pendidikan mengawal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak TNI.
Diketahui siswa yang dianggap nakal di Jawa Barat dapat dikirim ke barak TNI untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan ala militer.
“Saya minta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan serius mengawal kebijakan itu,” kata Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramli di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Kebijakan sudah dijalankan. Jadi tinggal pengawasannya harus benar-benar dikawal,” imbuhnya.
Politisi PKB ini menilai kebijakan Dedi Mulyadi justru mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.
“Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik,” kata Amure.
Dia justru menyarankan pola pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik.
“Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
