PROTIMES.CO – Dinamika politik Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Perkembangan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai perubahan peta kekuasaan, termasuk munculnya kembali istilah Geng Solo dalam perbincangan politik nasional.
Di tengah situasi tersebut, doa dan sumpah mubahalah yang pernah dikaitkan dengan perjuangan Habib Rizieq Shihab serta tuntutan keadilan atas tragedi KM 50 kembali menjadi perbincangan.
Sebagian kalangan melihat perkembangan politik saat ini sebagai momentum untuk mengingat kembali perjuangan mencari keadilan bagi enam anggota Laskar FPI yang tewas dalam peristiwa KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Desember 2020.
Perbincangan semakin ramai setelah analis komunikasi Adi Suparto menerbitkan tulisan pada 8 November 2026 yang menghubungkan kasus penyadapan Presiden Prabowo dengan mubahalah Habib Rizieq Shihab dan Gus Nur.
Namun, hubungan antara perkembangan politik saat ini dengan terkabulnya doa mubahalah merupakan interpretasi sebagian kalangan dan bukan kesimpulan yang dapat dibuktikan secara hukum.
Kasus Penyadapan Prabowo Guncang Lingkaran Kekuasaan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu persoalan serius yang mengguncang institusi kepolisian.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik mengungkap dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Selain Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha disebut menjadi sasaran.
Pada 5 November 2026, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang setelah Irjen Slamet Uliandi turut ditetapkan sebagai tersangka.
Perkara tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa pihak yang memerintahkan operasi penyadapan dan apa tujuan di balik tindakan tersebut.
Polri menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Di tengah perkembangan itu, istilah Geng Solo kembali mencuat sebagai bagian dari perdebatan mengenai jaringan dan pengaruh politik di sekitar kekuasaan sebelumnya. Meski demikian, belum terdapat pembuktian hukum yang mengaitkan kelompok tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus penyadapan.
Mubahalah dan Tuntutan Keadilan KM 50 Kembali Diingat
Di tengah gejolak politik tersebut, publik kembali mengingat peristiwa KM 50 dan perjuangan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan.
Pada 3 Maret 2021, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) bersama keluarga korban menggelar pembacaan sumpah mubahalah. Mereka juga mengundang sejumlah pihak kepolisian yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam penanganan peristiwa tersebut.
Mubahalah merupakan bentuk sumpah atau doa dengan memohon keputusan Allah SWT terhadap pihak-pihak yang berselisih mengenai kebenaran. Konsep ini dikenal dalam ajaran Islam dan memiliki landasan dalam Surah Ali Imran ayat 61.
Peristiwa tersebut menjadi bagian dari perjuangan sebagian keluarga korban dan pendukung Habib Rizieq Shihab dalam menuntut pengungkapan kebenaran tragedi KM 50.
Kini, ketika kasus penyadapan Presiden Prabowo menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, sebagian kalangan kembali menghubungkan perkembangan tersebut dengan doa dan tuntutan keadilan yang pernah disampaikan.
Bagi mereka, dinamika politik saat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak bersifat abadi dan setiap dugaan pelanggaran harus dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa kasus penyadapan merupakan akibat langsung dari doa mubahalah atau bahwa Geng Solo telah terbukti tumbang karena peristiwa tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat menantikan proses hukum yang transparan, pengungkapan seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta penyelesaian berbagai persoalan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang masih menjadi perhatian publik.
Apakah perkembangan ini akan membawa perubahan besar dalam peta kekuasaan Indonesia? Publik masih menunggu babak berikutnya dari dinamika politik nasional.
Be First to Comment