PROTIMES.CO – Partai Gerindra dan pemerintah merespons temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski menerima kritik sebagai bahan evaluasi, keduanya menolak apabila program tersebut langsung diberi label sebagai pelanggaran HAM.
Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh gizi yang cukup dan terbebas dari kelaparan. Karena itu, menurutnya, persoalan yang muncul seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan program, bukan menghentikannya.
“Kami mendukung pembenahan secara masif dan radikal. Bukan hanya tata kelolanya, tetapi juga sistem pengawasannya yang harus melibatkan pihak eksternal seperti Kemenkes, BPOM, kepolisian, kejaksaan, hingga civil society. Tapi kami kurang sepakat kalau ini dilabeli sebagai pelanggaran HAM, karena MBG justru bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan bebas dari kelaparan,” ujar Astrio.
Selain itu, Gerindra menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal pertama, program tersebut disebut berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat, mendorong sektor pertanian dan peternakan, serta menyerap hampir dua juta tenaga kerja bersama jutaan pemasok lokal.
Pemerintah Tegaskan Prabowo Perangi Kebocoran APBN
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat efektivitas penggunaan APBN dan memberantas kebocoran anggaran.
“Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, justru selama ini Pak Prabowo sedang menghentikan pemborosan di berbagai sektor. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan melawan kebocoran,” kata Qodari.
Pemerintah memastikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG akan menjadi bahan evaluasi. Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji melakukan pembenahan tata kelola dan memperkuat sistem pengawasan agar program yang ditujukan untuk menekan angka stunting tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis sembari memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan di lapangan.
Be First to Comment