PROTIMES.CO – Tekanan terhadap keuangan negara mulai terlihat bahkan sebelum pemerintahan berjalan penuh. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa arah kebijakan subsidi dan anggaran bisa menjadi titik krusial yang menentukan stabilitas ekonomi ke depan.
Dokumen berisi lima rekomendasi strategis yang disusun bersama 12–13 mantan duta besar telah diserahkan ke Istana pada 25 Maret 2026. Fokus utamanya mengarah pada keseimbangan fiskal, terutama dalam pengelolaan APBN, subsidi energi, serta peran daerah dalam pembangunan nasional.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan alokasi anggaran ke daerah yang disebut turun dari sekitar 30 persen menjadi 17 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi langsung memengaruhi pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang bergantung pada transfer pusat.
“Kalau daerah tidak punya anggaran, jalan rusak tidak bisa diperbaiki,” ujar Jusuf Kalla.
Di sisi lain, persoalan defisit anggaran menjadi alarm berikutnya. JK menekankan pentingnya menjaga defisit tetap di bawah batas aman 3 persen agar tidak memperbesar tekanan utang negara. Disiplin fiskal, menurutnya, harus menjadi fondasi sejak awal pemerintahan.
Sorotan paling tajam mengarah pada subsidi BBM. Kebijakan subsidi yang terlalu besar dinilai tidak hanya membebani APBN, tetapi juga mendorong konsumsi berlebih. Harga energi yang murah disebut memicu penggunaan kendaraan secara tidak terkendali dan berdampak pada kemacetan.
Jika tidak dikendalikan, kombinasi subsidi besar dan defisit berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa solusi bukan dengan memangkas anggaran secara luas. Ia mengingatkan agar sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah tetap dijaga.
Sebagai jalan tengah, pemerintah didorong melakukan evaluasi subsidi secara bertahap, disertai komunikasi terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan sekaligus menghindari gejolak sosial.
Ia juga menyinggung pengalaman negara seperti Malaysia dan Thailand yang berhasil menyesuaikan subsidi dengan pendekatan komunikasi yang kuat kepada masyarakat.
Isu ini dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal, tetapi juga berpotensi langsung dirasakan masyarakat, terutama terkait harga energi dan kualitas layanan publik di daerah.
Dengan berbagai catatan tersebut, rekomendasi Jusuf Kalla menjadi sinyal awal bahwa tantangan ekonomi pemerintahan baru tidak ringan, terutama dalam menyeimbangkan antara subsidi, pembangunan daerah, dan keberlanjutan fiskal negara.
Be First to Comment